JK Tegaskan Perdamaian Harus Libatkan Masyarakat Lokal, Bukan Hanya Negara Besar

Pantau - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa upaya perdamaian, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza, harus melibatkan masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh konflik, bukan hanya negara-negara besar.

JK Soroti Peran Warga Lokal dalam Proses Perdamaian

JK menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut JK, perdamaian tidak akan efektif jika hanya dirancang oleh elite politik global tanpa melibatkan warga yang hidup dan mengalami konflik secara langsung.

"Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung," ujar JK.

Ia menegaskan bahwa selama ini banyak proses perdamaian gagal karena tidak menyentuh akar persoalan di tingkat masyarakat.

JK menilai, keterlibatan masyarakat Palestina dan Israel menjadi kunci agar rekonsiliasi dapat berjalan berkelanjutan.

Indonesia Didorong Suarakan Perdamaian yang Inklusif

JK juga mendorong agar Indonesia berperan aktif memastikan inisiatif perdamaian internasional tidak bersifat elitis.

Menurutnya, perdamaian sejati hanya bisa terwujud jika masyarakat lokal diberi ruang untuk ikut serta dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan pascakonflik.

"Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri," kata JK.

Ia menegaskan bahwa tanpa partisipasi masyarakat lokal, upaya perdamaian akan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dewan Perdamaian Gaza Diluncurkan di Davos

Dewan Perdamaian untuk Gaza diluncurkan pada Kamis, 22 Januari 2026, di sela pelaksanaan World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut menandatangani piagam pembentukan dewan tersebut, menandai keterlibatan Indonesia dalam inisiatif perdamaian internasional.

JK menilai langkah tersebut positif, namun mengingatkan agar upaya perdamaian tidak berhenti pada forum elite global, melainkan benar-benar menyentuh masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik.