Pantau - Perusahaan teknologi kecerdasan buatan Anthropic menggugat Departemen Pertahanan Amerika Serikat setelah perusahaan pengembang model AI bernama Claude itu dimasukkan ke dalam daftar risiko rantai pasokan yang berpotensi mengancam keamanan nasional.
Penetapan label risiko tersebut membuat perusahaan atau lembaga yang bekerja sama dengan Pentagon tidak diperbolehkan menggunakan produk maupun layanan dari entitas yang masuk dalam daftar tersebut.
Gugatan diajukan Anthropic ke pengadilan federal di California dan Washington D.C setelah terjadi perselisihan antara perusahaan tersebut dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat selama beberapa pekan.
Perselisihan tersebut berkaitan dengan akses militer Amerika Serikat terhadap sistem kecerdasan buatan milik Anthropic.
Anthropic menolak dua kemungkinan penggunaan teknologi AI miliknya oleh militer Amerika Serikat.
Penggunaan pertama yang ditolak adalah pemanfaatan teknologi AI untuk pengawasan massal terhadap warga Amerika Serikat.
Penggunaan kedua yang ditolak adalah penggunaan teknologi AI untuk mengoperasikan senjata otonom sepenuhnya tanpa keterlibatan manusia dalam proses penentuan target dan penembakan.
Perselisihan dengan Pentagon
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth sebelumnya menyatakan bahwa Pentagon seharusnya memiliki akses terhadap sistem AI untuk tujuan apa pun yang sah.
Ia juga menegaskan akses tersebut tidak boleh dibatasi oleh kontraktor swasta yang menyediakan teknologi bagi pemerintah.
Anthropic menilai keputusan Departemen Pertahanan tersebut sebagai bentuk pembalasan terhadap sikap perusahaan dalam menjaga keselamatan dan transparansi pengembangan kecerdasan buatan.
Dalam gugatan yang diajukan di pengadilan federal San Francisco, perusahaan tersebut menilai tindakan pemerintah melanggar prinsip konstitusi.
"Konstitusi tidak mengizinkan pemerintah menggunakan kekuasaannya yang sangat besar untuk menghukum sebuah perusahaan atas kebebasan berpendapat yang dilindungi", ungkap Anthropic dalam dokumen gugatan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth sebelumnya juga mengkritik Anthropic dan CEO perusahaan Dario Amodei.
Mereka menilai perusahaan tersebut terlalu radikal dalam isu keamanan kecerdasan buatan.
Sengketa Prosedur dan Kontrak Pemerintah
Anthropic menilai penetapan label risiko rantai pasokan tidak mengikuti prosedur yang diwajibkan oleh undang-undang federal.
Perusahaan menyatakan pemerintah seharusnya terlebih dahulu melakukan penilaian risiko sebelum menetapkan label tersebut.
Pemerintah juga dinilai wajib memberikan pemberitahuan kepada perusahaan yang bersangkutan sebelum keputusan diambil.
Selain itu perusahaan seharusnya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap tuduhan yang dilayangkan.
Anthropic juga menuding Presiden Donald Trump bertindak di luar kewenangannya terkait perintah kepada seluruh lembaga federal untuk menghentikan penggunaan teknologi dari perusahaan tersebut.
Setelah perintah tersebut dikeluarkan, General Services Administration menghentikan kontrak OneGov milik Anthropic.
Kontrak tersebut sebelumnya memungkinkan teknologi Anthropic digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah Amerika Serikat.
Anthropic meminta pengadilan untuk menangguhkan sementara penetapan label risiko rantai pasokan selama proses hukum berlangsung.
Perusahaan juga meminta pengadilan membatalkan penetapan tersebut secara permanen.
Selain itu Anthropic juga mengajukan gugatan terpisah di Pengadilan Banding Sirkuit District of Columbia untuk meninjau dan membatalkan keputusan Departemen Pertahanan.
Juru bicara Anthropic menyatakan langkah hukum tersebut dilakukan untuk melindungi bisnis, pelanggan, dan mitra perusahaan.
Perusahaan juga menegaskan tetap berkomitmen memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung keamanan nasional.
Anthropic menyatakan tetap terbuka untuk berdialog dengan pemerintah Amerika Serikat terkait sengketa tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
