Pantau - Pemerintah Indonesia menyiapkan Peraturan Presiden tentang kecerdasan artifisial sebagai kerangka tata kelola nasional guna mendorong inovasi sekaligus memastikan pengembangan AI berjalan secara etis, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail dalam forum The 2nd Hiroshima AI Process Friends Group di Tokyo, Jepang.
"Ke depan, Indonesia berencana memperkenalkan Peraturan Presiden tentang Artificial Intelligence. Regulasi ini akan memberikan kerangka tata kelola yang jelas untuk mendorong pengembangan AI yang etis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan inovasi dapat terus tumbuh dalam lingkungan yang terpercaya," kata Ismail.
Pemerintah menilai kecerdasan artifisial memiliki potensi besar dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik.
Namun, teknologi ini juga menghadirkan berbagai tantangan seperti misinformasi, deepfake, potensi bias dan diskriminasi, serta ancaman terhadap privasi data dan keamanan siber.
Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan pengelolaan risiko melalui pendekatan pengembangan AI yang berpusat pada manusia.
Selain itu, kolaborasi multipihak dinilai penting dalam pengembangan dan pengawasan teknologi AI.
Pemerintah juga membangun fondasi ekosistem digital melalui penguatan infrastruktur, tata kelola data, serta pengembangan talenta digital.
"Bagi Indonesia, kecerdasan artifisial bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi bagaimana inovasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup manusia," kata Ismail.
Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional sebagai panduan strategis pengembangan ekosistem AI.
Peta jalan tersebut mengusung prinsip inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas.
Selain itu, mencakup perlindungan data pribadi, keberlanjutan, aksesibilitas, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.
Keberhasilan adopsi AI dinilai sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap teknologi tersebut.
"Membangun kepercayaan terhadap AI membutuhkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, perlindungan data dan privasi yang kuat, serta pengelolaan risiko yang efektif dalam pemanfaatan teknologi AI," jelasnya.
Indonesia juga mendorong kolaborasi global dalam tata kelola AI melalui berbagai forum internasional.
Kolaborasi tersebut mencakup berbagi praktik terbaik, pengembangan standar internasional, peningkatan kapasitas negara berkembang, serta mendorong inovasi AI yang bertanggung jawab.
"Artificial intelligence akan membentuk masa depan masyarakat kita. Tanggung jawab bersama kita adalah memastikan masa depan tersebut aman, inklusif, dan memberi manfaat bagi semua," ujar Ismail.
- Penulis :
- Aditya Yohan
