Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin turut menyoroti pola rekrutmen di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal ini menanggapi perihal terbongkarnya sejumlah kasus yang menjerat oknum pejabat di Kemenkeu. Salah satunya harta kekayaan fantastis yang dimiliki Rafael Alun Sambodo, pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu.
"Ini menimbulkan distrust terhadap Ditjen Pajak. Untuk itu perlu dibenahi bagaimana pola rekrutmennya, mutasi, promosi, dan pengawasannya," ujar Arse saat dihubungi Pantau.com, Kamis (9/3/2023).
Baca Juga: Wadaw! Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu Libatkan 460 Orang
Arse mendorong agar pola kepegawaian di Kemenkeu berjalan berdasarkan sistem dan aturan yang ada, bukan berdasarkan kedekatan, apalagi ada kongkalikong di kalangan pejabat internal.
"Inspektorat juga harus turut aktif dalam melakukan pengawasan, tapi anggarannya minim. Harusnya yang di sana itu orang-orang berprestasi, jangan orang-orang buangan," lanjutnya.
Ia menambahkan, para pegawai pajak juga semestinya harus bekerja dengan serius. Hal ini mengingat tunjangan kinerja (tukin) sudah diberikan seutuhnya kepada mereka.
Baca Juga: Kemenkeu Sebut 69 Pegawai Berharta Tidak Wajar!
"Setahu saya tukinnya memang sudah 100 persen, tapi memang sudah perilakunya seperti itu ya," tutupnya.
Sebagai informasi, PPATK telah memblokir 40 rekening yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya. Dalam rekening tersebut, PPATK menemukan transaksi hingga mencapai Rp500 miliar.
Hal ini menanggapi perihal terbongkarnya sejumlah kasus yang menjerat oknum pejabat di Kemenkeu. Salah satunya harta kekayaan fantastis yang dimiliki Rafael Alun Sambodo, pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu.
"Ini menimbulkan distrust terhadap Ditjen Pajak. Untuk itu perlu dibenahi bagaimana pola rekrutmennya, mutasi, promosi, dan pengawasannya," ujar Arse saat dihubungi Pantau.com, Kamis (9/3/2023).
Baca Juga: Wadaw! Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu Libatkan 460 Orang
Arse mendorong agar pola kepegawaian di Kemenkeu berjalan berdasarkan sistem dan aturan yang ada, bukan berdasarkan kedekatan, apalagi ada kongkalikong di kalangan pejabat internal.
"Inspektorat juga harus turut aktif dalam melakukan pengawasan, tapi anggarannya minim. Harusnya yang di sana itu orang-orang berprestasi, jangan orang-orang buangan," lanjutnya.
Ia menambahkan, para pegawai pajak juga semestinya harus bekerja dengan serius. Hal ini mengingat tunjangan kinerja (tukin) sudah diberikan seutuhnya kepada mereka.
Baca Juga: Kemenkeu Sebut 69 Pegawai Berharta Tidak Wajar!
"Setahu saya tukinnya memang sudah 100 persen, tapi memang sudah perilakunya seperti itu ya," tutupnya.
Sebagai informasi, PPATK telah memblokir 40 rekening yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya. Dalam rekening tersebut, PPATK menemukan transaksi hingga mencapai Rp500 miliar.
- Penulis :
- Aditya Andreas
