Pantau.com - Pemerintah telah merilis program kartu Pra-Kerja, tetapi hal ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Betapa tidak, program pelatihan kartu Pra-Kerja ini disebut-sebut sama seperti video tutorial yang berada di YouTube.
Melihat hal itu, Direktur Kemitraan dan Komunikasi Project Manajemen Officer (PMO) Kartu Pra-kerja, Panji Winanteya Ruky, mengatakan pelatihan yang disediakan dalam program tersebut jauh berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh media digital lainnya termasuk YouTube.
Baca juga: Pemegang Kartu Pra-Kerja, Cek Dong Pemerintah Sudah Transfer Rp3,55 Juta
Maklum, jika melihat dari sisi konten pelatihan, program kartu pra-kerja ini memiliki silabus, tenaga pengajar yang interaktif hingga memiliki sertifikat. "Karena pelatihan Kartu Pra-kerja ada standarnya, silabus, tenaga pengajar, sertifikat, bukan sekedar menonton (layaknya Youtube)," ujar Panji dalam telekonferensi, Kamis (23/4/2020).
Menurut Panji, semula program pelatihan ini akan dijalankan secara offline atau bertatap muka langsung. Hanya saja, karena adanya pandemi virus COVID-19, membuat pemerintah memutuskan untuk menjalankan secara online.
Sebab pemerintah mulai memberlakukan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak atau physical distancing. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penyebaran virus Korona. Nantinya masyarakat juga dibebaskan untuk memiliki platform pelatihannya secara bebas. Sementara tugas pemerintah adalah memastikan platform yang tersedia bisa berjalan dengan maksimal untuk melayani masyarakat.
"Tentu karena pilihannya ada di masyarakat, masyarakat akan bandingkan, tugas pemerintah sediakan pilihan sebesar-besarnya ke masyarakat sebanyak-banyaknya karena ada 5,6 juta peserta yang disasar tahun ini," papar Panji.
Baca juga: Miris! Sudah Kena PHK, Mantan Karyawan Ini Kesulitan Daftar Kartu Pra-Kerja
Sementara itu, Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yulius menambahkan program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pekerja di Indonesia, khususnya secara internasional. Oleh karena itu ada dua target pasar yang disasar pemerintah.
"Prinsipnya meningkatkan skill untuk bersaing di pasar internasional untuk masyarakat tiga, pertama pengangguran kedua yang terkena pemutusan hubungan kerja dan juga pegawai kelas rendah atau low skill," tukas Yulius.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
