Pantau Flash
Zona Merah COVID-19 di Kabupaten Bogor Kini Merambah Jonggol
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Positif Virus Korona
Yasonna Bantah Sengaja Ingin Bebaskan Napi Koruptor
Jasa Marga Pastikan Wakil Jaksa Agung Terlibat Kecelakaan Tunggal
KKP Lumpuhkan Dua Kapal Berbendera Vietnam yang Curi Ikan di Laut Natuna

Soal Revisi UU Minerba, Jonan: Pernyataan Pemerintah Bisa Pengaruhi Harga

Headline
Soal Revisi UU Minerba, Jonan: Pernyataan Pemerintah Bisa Pengaruhi Harga Menteri ESDM Ignasiun Jonan dan Wakilnya Arcandra Tahar (Foto: Kementerian ESDM)

Pantau.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terus dimatangkan. 

Terkait hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengimbau agar pihak Pemerintah tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi. Menurutnya, hal tersebut dapat memengaruhi harga pasar dan komoditas.

"Terkait (revisi) UU Minerba, saya sangat menganjurkan, kalau misalnya pihak pasar atau pihak media mau membuat prediksi silakan. Tetapi otoritas, dalam hal ini Pemerintah, sebaiknya tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi, karena itu memengaruhi harga pasar dari komoditas," tutur Jonan usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI.

Baca juga: Menteri Jonan Akui Sudah Kagumi BJ Habibie Sejak Duduk di Bangku Sekolah

Jonan menjelaskan, harga komoditas dan kekhawatiran jika ada pernyataan yang terlontar ke publik, akan ada pihak yang mengambil keuntungan dari pernyataan tersebut.

"Karena pasarnya (komoditas Minerba) terus bergerak dan saya pikir mungkin malah nanti ada yang mengambil keuntungan-keuntungan dari pernyataan yang belum tentu terjadi," ujar Jonan.

Sementara, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menambahkan, UU Minerba yang berlaku saat ini baru berusia 10 tahun, sementara revisi terhadap UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Pertambangan, baru dilakukan setelah 33 tahun. Untuk itu, revisi UU Minerba ini harus menjawab permasalahan yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang.

Baca juga: Harga Batubara dan Gas Turun, Jonan Pastikan Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik

"Ini (UU Minerba) baru 10 tahun. Kalau 10 tahun direvisi tidak kita manfaatkan untuk kepentingan jangka panjang kan salah juga. Maka dari itu kita minta tambahan waktu, jangan tergesa-gesa. Undang-Undang itu harus menjawab permasalahan sekarang dan visi ke depan. Semua masalah kita inventarisasi, termasuk terhadap bagaimana KK (Kontrak Karya), PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), IUP (Izin Usaha Pertambangan) daerah, termasuk bagaimana batubara," pungkas Bambang.

Tim Pantau
Penulis
Nani Suherni

Berita Terkait: