Pantau Flash
Pemerintah Turunkan Harga PCR Rp275 Ribu, Langsung Berlaku Mulai Hari Ini
Ribuan Ormas di Jakarta Deklarasikan Diri untuk Amankan Ibu Kota pada Pemilu 2024
Sah! Harga PCR Resmi Turun Jadi Rp275 Ribu, di Luar Jawa-Bali Rp300 Ribu
Ada Unsur Pidana, Kasus Kaburnya Rachel Vennya dari Karantina Naik ke Penyidikan
Kabar Duka, Musisi Senior Oddie Agam Meninggal Dunia

Tolak Omnibus Law, Ini yang Jadi Alasan Buruh Lakukan Mogok Nasional

Tolak Omnibus Law, Ini yang Jadi Alasan Buruh Lakukan Mogok Nasional Ilustrasi demo buruh. (Foto: Ist)

Pantau.com - Buruh menolak keras rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan akan disampaikan dalam aksi mogok nasional pada 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020.

Salah satu alasan menolak RUU Cipta Kerja adalah dihapusnya regulasi tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bersayarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Baca juga: Syarief Hasan: RUU Ciptaker Tidak Pro-Rakyat

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, UMK tak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Pasalnya, setiap kabupaten/kota berbeda nilainya, sehingga tidak benar kalau UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya.

“Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara,” kata Said dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10/2020).

Menurut Said, UMSK harus tetap ada. Namun, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja. “Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK, agar ada keadilan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja sektoral industri di tingkat nasional. Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut.

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK,” katanya.

Baca juga: Buruh akan Mogok Nasional 3 Hari Tolak Omnibus Law Ciptaker

Dia menyebutkan, mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” pungkas Said.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: