Pantau - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menyoroti tentang turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2022 lalu.
Ia sedikit menyinggung, turunnya IPK ini karena adanya pernyataan terkait larangan KPK untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Ini harus kita pertanyakan, apakah misalnya ucapan yang mengatakan jangan ada OTT-OTT lagi itu bagian dari ini jangan-jangan yang dinilai. Apalagi ketika diucapkan itu ketika penilaiannya itu masih berlangsung," ucap Arsul saat rapat Komisi III bersama KPK, Kamis (9/2/2023).
Baca Juga: Heboh Kabar Harta Pimpinan KPK di Luar Negeri Disita, KPK: Hoaks
Arsul menyampaikan, ketika IPK turun, maka yang sering disalahkan adalah para aparat penegak hukum. Padahal, menurutnya, upaya yang dilakukan sudah cukup baik.
"Bukan karena aparat penegak hukum yang tidak serius melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi, ada hal lain seperti perilaku dari kekuasaan penyelenggara negara itu sendiri," lanjutnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memang beberapa kali mengeluarkan pendapatnya mengenai OTT KPK di beberapa kesempatan.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor PUPR Papua, Sita Bukti Terkait Lukas Enembe
Terbaru, dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, Kamis (26/1/2023). Ia sempat mempertanyakan apakah pada negara yang bermartabat terdapat OTT.
"Negara yang bermartabat, ada nggak yang OTT? Kita sekarang hebat masuk OTT, masa kita bangga lihat OTT? Karena kebodohan kita. Kita tidak membangun ekosistem yang bagus," ujarnya.
Ia sedikit menyinggung, turunnya IPK ini karena adanya pernyataan terkait larangan KPK untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Ini harus kita pertanyakan, apakah misalnya ucapan yang mengatakan jangan ada OTT-OTT lagi itu bagian dari ini jangan-jangan yang dinilai. Apalagi ketika diucapkan itu ketika penilaiannya itu masih berlangsung," ucap Arsul saat rapat Komisi III bersama KPK, Kamis (9/2/2023).
Baca Juga: Heboh Kabar Harta Pimpinan KPK di Luar Negeri Disita, KPK: Hoaks
Arsul menyampaikan, ketika IPK turun, maka yang sering disalahkan adalah para aparat penegak hukum. Padahal, menurutnya, upaya yang dilakukan sudah cukup baik.
"Bukan karena aparat penegak hukum yang tidak serius melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi, ada hal lain seperti perilaku dari kekuasaan penyelenggara negara itu sendiri," lanjutnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memang beberapa kali mengeluarkan pendapatnya mengenai OTT KPK di beberapa kesempatan.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor PUPR Papua, Sita Bukti Terkait Lukas Enembe
Terbaru, dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, Kamis (26/1/2023). Ia sempat mempertanyakan apakah pada negara yang bermartabat terdapat OTT.
"Negara yang bermartabat, ada nggak yang OTT? Kita sekarang hebat masuk OTT, masa kita bangga lihat OTT? Karena kebodohan kita. Kita tidak membangun ekosistem yang bagus," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
