Pantau - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah mendesak sanksi pemecatan terhadap dua peneliti BRI), yakni Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Djamaluddin terkait ancaman terhadap warga Muhammadiyah.
Desakan ini sebagai buntut dari pernyataan keduanya yang dinilai mengandung ujaran kebencian hingga ancaman pembunuhan bagi Muhammadiyah.
"Jadi rekomendasi, sanksinya jelas ya, kita minta agar dia dipecat tidak hormat sebagai pegawai ASN," ucap kuasa hukum LBH PP Muhammadiyah, Gufroni di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (25/4/2023).
Menurut Gufroni, peneliti BRIN yang bernama Thomas juga sebelumnya pernah membuat unggahan di akun Facebook yang terkesan menyerang Muhammadiyah.
Baca Juga: Buntut Ancaman Terhadap Warga Muhammadiyah, Komisi VII DPR Segera Panggil BRIN
"Sebetulnya kalau kita telusuri itu dari 2013 sudah ada status yang menyerang Muhammadiyah. Jadi setelah kita telusuri status-statusnya itu memang luar biasa," ungkapnya.
Sementara itu, kuasa hukum LBH PP Muhammadiyah lainnya, Muhammad Rasyid Ridha menilai, Thomas dan Andi layak dipecat karena diskriminatif terhadap keyakinan tertentu.
Bahkan, ia menyebut pernyataan-pernyataan Thomas dan Andi dalam unggahan media sosial dianggap selevel lebih tinggi dari diskriminatif.
Menurutnya, Thomas dan Andi sebagai aparatur sipil negara (ASN) seharusnya memiliki pola pikir yang tidak memihak dan memaksakan terhadap keyakinan agama tertentu.
"Mengingat ASN adalah representasi, bagian representasi negara di mana negara harus mengayomi keberagaman itu sendiri maka sudah semestinya dia ditindak tegas gitu kan," tuturnya.
Baca Juga: Klarifikasi Thomas Djamaluddin: Saya Tidak Benci Muhammadiyah!
Kejadian bermula saat akun AP Hasanuddin berkomentar di unggahan Facebook milik peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin. Ia merespons sebuah komentar dari Aflahal Mufadilah yang menyebut Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan Lebaran 2023.
"Ya. Sdh tidak taat keputusan pemerintah, eh, masih minta difasilitasi tempat shalat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis komentar Thomas Djamaluddin.
Masih dalam kolom komentar yang sama, muncul akun bernama AP Hasanuddin yang mendukung Thomas dan menyatakan kemarahan terhadap warga Muhammadiyah.
"Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," ujar akun tersebut.
Desakan ini sebagai buntut dari pernyataan keduanya yang dinilai mengandung ujaran kebencian hingga ancaman pembunuhan bagi Muhammadiyah.
"Jadi rekomendasi, sanksinya jelas ya, kita minta agar dia dipecat tidak hormat sebagai pegawai ASN," ucap kuasa hukum LBH PP Muhammadiyah, Gufroni di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (25/4/2023).
Menurut Gufroni, peneliti BRIN yang bernama Thomas juga sebelumnya pernah membuat unggahan di akun Facebook yang terkesan menyerang Muhammadiyah.
Baca Juga: Buntut Ancaman Terhadap Warga Muhammadiyah, Komisi VII DPR Segera Panggil BRIN
"Sebetulnya kalau kita telusuri itu dari 2013 sudah ada status yang menyerang Muhammadiyah. Jadi setelah kita telusuri status-statusnya itu memang luar biasa," ungkapnya.
Sementara itu, kuasa hukum LBH PP Muhammadiyah lainnya, Muhammad Rasyid Ridha menilai, Thomas dan Andi layak dipecat karena diskriminatif terhadap keyakinan tertentu.
Bahkan, ia menyebut pernyataan-pernyataan Thomas dan Andi dalam unggahan media sosial dianggap selevel lebih tinggi dari diskriminatif.
Menurutnya, Thomas dan Andi sebagai aparatur sipil negara (ASN) seharusnya memiliki pola pikir yang tidak memihak dan memaksakan terhadap keyakinan agama tertentu.
"Mengingat ASN adalah representasi, bagian representasi negara di mana negara harus mengayomi keberagaman itu sendiri maka sudah semestinya dia ditindak tegas gitu kan," tuturnya.
Baca Juga: Klarifikasi Thomas Djamaluddin: Saya Tidak Benci Muhammadiyah!
Kejadian bermula saat akun AP Hasanuddin berkomentar di unggahan Facebook milik peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin. Ia merespons sebuah komentar dari Aflahal Mufadilah yang menyebut Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan Lebaran 2023.
"Ya. Sdh tidak taat keputusan pemerintah, eh, masih minta difasilitasi tempat shalat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis komentar Thomas Djamaluddin.
Masih dalam kolom komentar yang sama, muncul akun bernama AP Hasanuddin yang mendukung Thomas dan menyatakan kemarahan terhadap warga Muhammadiyah.
"Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," ujar akun tersebut.
- Penulis :
- Aditya Andreas
