Pemilu Malaysia: Kekalahan Pertama Mahathir Mohamad dalam 53 Tahun dan Tidak Ada Partai Pemenang

Headline
mahathir mohamad - pantau.comMahathir Mohamad - (dok istimewa)

Pantau – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, kalah telak dalam pemilihan umum ke-15 (GE15) Malaysia yang digelar Sabtu (19/11/20220 kemarin. Ini merupakan kekalahan pertama politikus berusia 97 tahun itu dalam 53 tahun atau lebih dari setengah abad berpolitik.

Mengutip AFP dan Channel News Asia, Ahad (20/11/2022), Mahathir yang memimpin koalisi Gerakan Tanah Air (GTA) harus menelan pil pahit lantaran gagal mempertahankan kursinya di Langkawi.

Dia hanya mampu memperoleh 4.566 suara dan menempati posisi ke-empat. Kalah telak dari Mohd Suhaimi Abdullah dari Perikatan Nasional yang mengantongi 13.518 dari 25.463 suara. Kekalahan ini dinilai mungkin mengakhiri karir politikus veteran yang bertahan paling lama di Asia.

Mahathir memegang rekor dunia sebagai perdana menteri tertua di dunia saat ini ketika ia menjadi menjabat untuk kedua kalinya pada 2018. Hanya dua bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-93. Dia juga merupakan perdana menteri dengan jabatan terlama di Malaysia, setelah menjabat selama 22 tahun hingga 2003.

Dia kemudian kembali menjabat sebagai perdana menteri setelah memimpin Pakatan Harapan (PH) meraih kemenangan bersejarah pada 2018. Saat itu, Mahathir mengalahkan UMNO yang juga pernah dia pimpin.

Saat maju dalam pemilihan kali ini bersama GTA, Mahathir menertawakan saran bahwa dirinya harus pensiun. Saat itu, dia menyampaikan memiliki “peluang bagus” untuk menang.

Koalisi GTA terdiri dari empat partai politik, yakni Partai Aliansi Muslim India Nasional (Iman), Parti Bumiputera Perkasa Malaysia (Putra), Parti Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia (Berjasa) dan Pejuang. Juga termasuk LSM, akademisi dan individu.

Dia juga menegaskan bahwa partainya tidak akan membentuk aliansi dengan partai-partai yang dipimpin oleh “penjahat atau penjara” – referensi yang jelas ke Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai mantan perdana menteri Najib Razak yang dipenjara.

Berdasar hasil pemungutan suara, koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Anwar Ibrahim memperoleh 82 kursi parlemen. Bersaing ketat dengan Perikatan Nasional yang mengusung mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin yang meraih 73 kursi.

Sementara, koalisi Barisan Nasional yang mengusung Perdana Menteri petahana Ismail Sabri memperoleh 30 kursi. Kemudian Gabungan Parti Sarawak (GPS) memiliki 22 kursi, Gabungan Rakyat Sabah (GRS) enam kursi, Partai Warisan Sabah tiga kursi, Partai Bangsa Malaysia satu kursi dan dua kursi dimenangkan kandidat independen.

Anwar Ibrahim yang diusung Pakatan Harapan dan Muhyiddin Yassin sama-sama mengklaim koalisinya sudah bisa membentuk pemerintahan berikutnya, meski tidak mengungkap dengan siapa mereka bermitra.

Anwar mengklaim bahwa koalisinya sudah memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Anwar mengaku sudah berbicara dengan sejumlah partai dan mengantongi 112 kursi.

“Pakatan Harapan telah membentuk blok terbesar di parlemen,” kata Anwar.

Anwar menyatakan akan segera mengirimkan surat kepada Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah untuk menyampaikan aliansi yang disepakati.

Jika Anwar berhasil merebut jabatan puncak, itu akan menjadi perjalanan yang luar biasa bagi seorang politikus yang, dalam 25 tahun, beralih dari pewaris, menjadi perdana menteri, menjadi seorang tahanan yang dihukum karena tuduhan sodomi hingga menjadi tokoh oposisi terkemuka negara itu.

Hal senada juga disampaikan mantan perdana menteri Muhyiddin. Muhyiddin yakin memiliki cukup dukungan untuk menjadi perdana menteri selanjutnya.

Dia juga menyatakan akan segera membentuk pemerintahan baru. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai bertemu dengan partai koalisinya dan pimpinan Gabungan Parti Sarawak (GPS).

Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, meminta koalisi dengan jumlah kursi terbanyak untuk segera melapor ke Istana Negara. Raja meminta nama calon perdana menteri dan aliansi yang disepakati guna membentuk pemerintahan baru diserahkan ke Istana sebelum pukul 14.00 waktu setempat besok.

Mengutip Bernama, Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin mengatakan bahwa Al-Sultan Abdullah telah diberitahu oleh Komisi Pemilihan (EC) bahwa tidak ada partai politik yang dapat memperoleh mayoritas sederhana untuk membentuk pemerintahan baru setelah GE15 kemarin.

Ahmad Fadil mengungkapkan bahwa Istana Negara telah meminta kerja sama dari Ketua Dewan Rakyat petahana Tan Sri Azhar Azizan Harun untuk memberi tahu wakil rakyat yang baru terpilih untuk segera menyerahkan koalisi yang disepakati dan nama calon PM mereka ke Istana Negara.

“Sesuai dengan Pasal 40(2)(a) dan Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal, dekrit dan keputusan Yang Mulia tentang pembentukan pemerintah federal baru dan penunjukan Perdana Menteri melalui proses ini adalah final,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Pemilihan umum (pemilu) Malaysia mencetak sejarah baru. Pemilu ke-15 (GE15) ini berakhir dengan parlemen gantung, di mana tidak ada satu pun koalisi partai yang mampu meraih mayoritas kursi di parlemen.

Pemilu Malaysia menghadapi parlemen gantung. Hal itu lantaran tidak ada satu pun koalisi partai yang mampu meraih mayoritas kursi di parlemen.

Untuk memenangi pemilu, partai atau koalisi harus memperoleh mayoritas sederhana atau 112 kursi di parlemen dari 222 kursi yang ada guna membentuk pemerintahan baru.

Kendati demikian, jumlah kursi yang diperebutkan pada hari Sabtu adalah 220, bukan 222. Hal itu menyusul penangguhan pemungutan suara di dua daerah pemilihan karena cuaca buruk dan kematian mendadak seorang kandidat.

Dengan gagalnya koalisi utama memenangkan mayoritas kursi, mereka kini harus membangun aliansi mayoritas untuk membentuk pemerintahan.

Dua koalisi dengan suara terbanyak, yakni Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional harus bermitra dengan koalisi lain agar mencapai 112 atau lebih kursi di parlemen.

Dengan demikian, mereka baru bisa membentuk pemerintahan dan menjadikan kandidatnya sebagai perdana menteri.

Raja dalam konstitusi Malaysia juga dapat terlibat dalam hal ini lantaran dia memiliki kekuasaan untuk menunjuk Perdana Menteri yang diyakininya dapat memimpin mayoritas.

Tim Pantau
Penulis
Fadly