Pantau Flash
Update COVID-19 di Indonesia: Jumlah Positif 30.514, Pasien Sembuh 9.907
KSP: Pemerintah Berhati-hati dan Tetap Waspada Memasuki Era New Normal
Meutya Hafid: Kepemimpinan Penerapan New Normal Tetap di Pemerintah Sipil
KPU dan Kemendagri Sedang Siapkan Protokol Kesehatan Tahapan Pilkada 2020
Sisa Laga Kualifikasi PD 2022 Zona Asia Akan Dilanjutkan Oktober-November

Pentingnya 'Regident' Kendaraan Bermotor dan SIM untuk Keselamatan

Pentingnya 'Regident' Kendaraan Bermotor dan SIM untuk Keselamatan Ilustrasi (Foto: Antara)

Pantau.com - Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana mengungkapkan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi (regident ranmor dan sim) merupakan salah satu upaya mewujudkan atau mencapai tujuan road safety.

"Fungsi kepolisian menangani Regident Ranmor dan Sim adalah untuk mencapai tujuan kamtibmas dengan memberikan jaminan keabsahan asal usul kendaraan dan kepemilikan kendaraan sebagai wujud perlindungan aset kepemilikan warga masyarakat. Kedua, memberikan jaminan legitimasi mengoperasionalkan. Ketiga, untuk forensik kepolisian. Keempat, sebagai bagian dari fungsi kontrol dan proses penegakkan hukum secara manual semi elektronik maupun elektronik. Kelima, sebagai pelayanan kepolisian," kata Chryshnanda, Minggu (26/1/2020).

Baca juga: Ada Pembangunan Underpass Senen, Lalu Lintas Dialihkan

Dia menuturkan kepolisian dalam menangani fungsi regident ranmor dan sim di era digital dikembangkan dalam road safety policing.

"Sebagai model implementasi electronic policing pada fungsi lalu lintas untuk mewujudkan dan memelihara kamtibmas, sehingga terbangun sistem pencegahan, perlindungan, pengayoman dan pelayanan agar terbangun budaya tertib dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat," jelas dia. 

Baca juga: Banyak Pelanggaran, Pendidikan Berlalu Lintas Harus Diterapkan Sejak Dini

Chryshnanda mengatakan polisi dalam pemolisiannya juga mengacu pada sistem politik demokrasi seperti, mewujudkan dan menyelenggarakan supremasi hukum yaitu secara konstitusi dan undang-undang. 

"Kemudian mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan dan akuntabel, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan adanya pengawasan dan pembatasan kewenangan kepolisian," tutur dia.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: