Pantau Flash
Tim SAR Kerahkan 4 Helikopter ke Paniai Evakuasi Heli PT NUH
Total Kasus Positif di Lingkungan KPK Mencapai 115 Orang
Pesawat Dabi Air Ditembaki di Bandara Bilogai Papua oleh KKB
Belum Bayar Utang ke Negara, Bambang Trihatmodjo Dicegah ke Luar Negeri
Ketua KPU RI Arief Budiman Positif COVID-19

Sahroni NasDem: Polri Cukup untuk Basmi Terorisme, Kalau TNI...

Sahroni NasDem: Polri Cukup untuk Basmi Terorisme, Kalau TNI... Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Foto: Geraldi/Man via dpr.go.id)

Pantau.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai selama ini kemampuan Polri sudah cukup baik dan mumpuni dalam menangani serta mengatasi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.

Jika ingin turut melibatkan TNI, Sahroni mengatakan cukuplah pada kasus-kasus tertentu saja.

"Kalau mau melibatkan TNI dalam penangannya, seharusnya pada kasus-kasus tertentu saja," kata Sahroni dalam keterangan persnya di Jakarta, yang dilansir dari laman dpr.go.id, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Mahfud MD Sebut TNI Perlu Dilibatkan untuk Tangani Terorisme

Dikatakannya, hal itu terkait dengan langkah pemerintah yang sedang membahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Sebagai kasus kejahatan luar biasa, sambung Sahroni, aksi terorisme memang memerlukan pendekatan yang beragam. Sahroni mengatakan, di Indonesia aksi terorisme adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Oleh karenanya, dalam upaya penanggulangannya dibutuhkan berbagai macam pendekatan.

"Pendekatannya bukan hanya masalah keamanan, melainkan juga ada aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan lain-lain," ujarnya.

Baca juga: Pengacara Djoko Tjandra Ditahan, Hinca Demokrat Beri Respons

Politikus Partai NasDem itu mengutarakan, sejauh ini penanganan yang terkait dengan kasus terorisme di Tanah Air masih banyak yang berada di bawah kepolisian. Ia tidak mengkhawatirkan terjadinya persinggungan wewenang antara TNI dan Polri dalam menangani isu terorisme.

"Dalam membuat perpres tersebut, pemerintah sudah melakukan pertimbangan dan meminta masukan dari berbagai pihak secara matang sehingga tidak akan tumpang-tindih," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, rancangan Perpres terkait hal ini sudah disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan ke DPR RI.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: