Pantau - Jelang tahun politik, sejumlah politisi sepakat untuk menolak politik identitas yang dianggap rentan membenturkan kepentingan politik dengan agama.
Politisi senior PPP, Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan, ada perbedaan antara politik identitas dengan identitas politik. Menurutnya, politik identitas memanfaatkan simbol agama untuk kepentingan politik.
Baca Juga: DPP PPP Bentuk Tim Revitalisasi Struktur Pengurus Harian
"Kalau identitas politik saya kira itu tidak salah, identitas politik bisa diperjuangkan. Misalnya partai nasionalis, maka ia boleh memperjuangkan nasionalisme-nya," ujar Zainut di Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Begitu pun partai berbasis agama, Zainut mengatakan, partai politik (parpol) tersebut boleh memperjuangkan politik yang sesuai nilai-nilai keagamaan yang dipahaminya.
"Politik yang didasari nilai-nilai agama, itu boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan agama untuk mencapai tujuan politik dengan cara-cara yang tidak dibenarkan," lanjutnya.
Baca Juga: Peneliti Politik BRIN: Kekuatan Politik Islam Makin Pudar Akibat Isu Politik Identitas
Wakil Menteri Agama ini juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif menjelang perhelatan politik pada tahun 2024 mendatang.
"Hendaknya semua dapat menahan diri dan merawat persatuan bangsa. Hindari sikap yang dapat memecah belah," pungkasnya.
Politisi senior PPP, Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan, ada perbedaan antara politik identitas dengan identitas politik. Menurutnya, politik identitas memanfaatkan simbol agama untuk kepentingan politik.
Baca Juga: DPP PPP Bentuk Tim Revitalisasi Struktur Pengurus Harian
"Kalau identitas politik saya kira itu tidak salah, identitas politik bisa diperjuangkan. Misalnya partai nasionalis, maka ia boleh memperjuangkan nasionalisme-nya," ujar Zainut di Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Begitu pun partai berbasis agama, Zainut mengatakan, partai politik (parpol) tersebut boleh memperjuangkan politik yang sesuai nilai-nilai keagamaan yang dipahaminya.
"Politik yang didasari nilai-nilai agama, itu boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan agama untuk mencapai tujuan politik dengan cara-cara yang tidak dibenarkan," lanjutnya.
Baca Juga: Peneliti Politik BRIN: Kekuatan Politik Islam Makin Pudar Akibat Isu Politik Identitas
Wakil Menteri Agama ini juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif menjelang perhelatan politik pada tahun 2024 mendatang.
"Hendaknya semua dapat menahan diri dan merawat persatuan bangsa. Hindari sikap yang dapat memecah belah," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
