Pantau.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa, meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saling berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan terkait proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) yang menjadi polemik di masyarakat.
"Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus saling koordinasi terkait soal revitalisasi agar tidak ada persoalan seperti hari ini," kata Saan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Baca juga: Komisi II DPR Cecar Mensetneg Soal Revitalisasi Monas di Gedung Parlemen
Ia mengatakan, dalam RDP tersebut Kemensesneg menjelaskan terkait proyek revitalisasi Monas yang sebelumnya sudah dilakukan seperti membangun Stasiun MRT.
Menurut Saan, berbagai peraturan yang ada terkait aset-aset negara, ketika mau direvitalisasi atau dibangun maka harus dikaji secara mendalam khususnya mengenai persoalan lingkungan.
"Ini harus diselesaikan secepatnya agar 'clear' sehingga tidak menimbulkan persoalan seperti saat ini," ungkapnya.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu mengatakan revitalisasi Monas yang saat ini dijalankan Pemprov DKI Jakarta belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Revitalisasi Monas.
Baca juga: Cerita Ketua DPRD Terkejut Revitalisasi Monas Hanya Berisi Beton
Untuk itu, ia meminta Mensesneg Pratikno yang juga menjabat Ketua Komisi Pengarah Revitalisasi Monas untuk bisa berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan persoalan revitalisasi tersebut.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
