Pantau Flash
Anies Baswedan Perpanjang Tanggap Darurat Jakarta hingga 19 April
Positif COVID-19 Meningkat, 1.155 Kasus, 102 Meninggal, dan 59 Sembuh
Cegah Penyebaran Virus Korona, Menag Imbau Masyarakat Tidak Mudik
Seorang Dokter Positif Tertular Virus Korona dari Klaster Bima Arya
Presiden Prancis Ingatkan Italia Waspada Bantuan China dan Rusia

Tak Setuju RUU Ketahanan Keluarga, Peneliti: Aneh Negara Masuk Ruang Privat

Tak Setuju RUU Ketahanan Keluarga, Peneliti: Aneh Negara Masuk Ruang Privat Direktur Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, di Jakarta, Rabu, (19/2/2020) (Foto: Antara/Boyke Ledy Watra)

Pantau.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, merasa Rancangan undang-undang Ketahanan Keluarga merupakan sebuah keanehan karena jika berlaku negara sampai masuk ke ruang privat publik.

"Ruang itu jadi aneh kalau negara masuk. Negara bisa masuk dalam ruang yang merugikan publik, kalau negara masuk ke ruang privat itu kesalahan fatal dan tentu melanggar HAM," kata Feri Amsari disela audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Arsul PPP Menduga Pasal 170 RUU Ciptaker Bukan Cuma Salah Ketik

Menurut Feri, banyak hal privat yang merupakan etika dalam masyarakat menjadi diatur dan bahkan dengan ancaman pidana kalau Ketahanan Keluarga itu disahkan menjadi undang-undang.

"Anak patuh kepada orang tua kan etika, tak perlu diundangkan, karena sudah hidup dan tertanam di masyarakat, tiba-tiba ketika ternyata ada perbedaan, langsung jadi pidana sanksi yang lain. Padahal Perbedaan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan," ungkapnya.

Selain itu dirinya juga mencontohkan, dalam RUU perempuan harus di rumah, sementara setiap orang berhak menentukan sendiri kehidupan mereka, termasuk soal relasi antara suami dengan istri.

"Ada suami di rumah jaga keluarga, ada juga suami di rumah istri yang kerja. Ada yang sepakat keduanya bekerja. Nah hal itu tidak perlu masuk ruang negara," tuturnya.

Seharusnya, menurutnya pemerintah tidak perlu hadir bahkan mengatur secara teknis etika berinteraksi sosial bahkan masalah privat keluarga, sebaiknya fokus saja menyelesaikan persoalan yang lebih besar, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan dari anggota DPR pada periode 2014-2019 dan masuk dalam Prolegnas 2020.

​​​​​​Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat ini RUU itu baru akan disinkronisasikan dan semua pihak, harus bersama-sama mencermati dan fraksi-fraksi di DPR RI membuat Daftar Inventarisir Masalah (DIM).

Baca juga: Soroti Polemik RUU Ciptaker, PBNU Minta Masyarakat Aktif Kontrol Pemerintah

"Tentunya UU Ketahanan Keluarga itu adalah usulan perseorangan, bukan usulan dari fraksi, yang nantinya akan kita sama-sama cermati," ujarnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: