Pantau - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta maaf terkait ucapannya yang berbuntut panjang soal pemilu sistem proporsional terbuka dan tertutup.
"Saya sebagai pribadi mohon maaf karena pernyataan saya menimbulkan diskusi yang berkepanjangan dan mungkin diskusi yang tidak perlu," ucap Hasyim dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP, Rabu (11/1/2023).
Baca Juga: Ketua KPU Dirujak Komisi II soal Pernyataan Pemilu Tertutup
Dalam forum Catatan Akhir Tahun 2022 pada Desember tahun lalu, Hasyim mengomentari adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal sistem proporsional terbuka di UU Pemilu.
Ia mengimbau para caleg yang ingin maju untuk menunda sosialisasi dirinya dalam bentuk baliho, spanduk, dan sejenisnya karena ada kemungkinan MK memutus tak lagi memakai sistem proporsional terbuka.
Ucapan Hasyim kemudian ditafsirkan sebagai dukungan lembaga penyelenggara pemilu terhadap sistem tertentu, suatu hal yang sudah dibantah Hasyim berulang kali kepada wartawan dan dalam forum-forum resmi, termasuk dalam Rapat Kerja kemarin.
Baca Juga: Doli Ungkap Alasan Tutup RDPU Komisi II Bersama Koalisi Masyarakat Sipil
"Saya dalam posisi atau bermaksud sebagaimana menimbulkan problematika tadi. Kami tentu di KPU, terutama saya sendiri akan mengambil hikmah dari peristiwa ini. Mohon maaf sekali lagi," kata Hasyim.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI sempat mencecar Hasyim perihal pernyataannya tersebut. Pasalnya, pernyataan itu dinilai tidak pantas terlontar dari pihak penyelenggara Pemilu.
"Saya sebagai pribadi mohon maaf karena pernyataan saya menimbulkan diskusi yang berkepanjangan dan mungkin diskusi yang tidak perlu," ucap Hasyim dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP, Rabu (11/1/2023).
Baca Juga: Ketua KPU Dirujak Komisi II soal Pernyataan Pemilu Tertutup
Dalam forum Catatan Akhir Tahun 2022 pada Desember tahun lalu, Hasyim mengomentari adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal sistem proporsional terbuka di UU Pemilu.
Ia mengimbau para caleg yang ingin maju untuk menunda sosialisasi dirinya dalam bentuk baliho, spanduk, dan sejenisnya karena ada kemungkinan MK memutus tak lagi memakai sistem proporsional terbuka.
Ucapan Hasyim kemudian ditafsirkan sebagai dukungan lembaga penyelenggara pemilu terhadap sistem tertentu, suatu hal yang sudah dibantah Hasyim berulang kali kepada wartawan dan dalam forum-forum resmi, termasuk dalam Rapat Kerja kemarin.
Baca Juga: Doli Ungkap Alasan Tutup RDPU Komisi II Bersama Koalisi Masyarakat Sipil
"Saya dalam posisi atau bermaksud sebagaimana menimbulkan problematika tadi. Kami tentu di KPU, terutama saya sendiri akan mengambil hikmah dari peristiwa ini. Mohon maaf sekali lagi," kata Hasyim.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI sempat mencecar Hasyim perihal pernyataannya tersebut. Pasalnya, pernyataan itu dinilai tidak pantas terlontar dari pihak penyelenggara Pemilu.
- Penulis :
- Aditya Andreas
