Pantau Flash
Akibat Demo Catalan, Partai El Clasico Diundur
Mahathir Mohamad Dipastikan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
Nasihati Anak Muda, Jack Ma: Kebanyakan Orang Pintar Ingin Menang
KPK Geledah Kantor Dinas PU Medan
Sainsbury Akan Stop Berjualan Kembang Api

Bamsoet Soal LHKPN: Uber Eksekutiflah, Jangan Anggota DPR Terus!

Headline
Bamsoet Soal LHKPN: Uber Eksekutiflah, Jangan Anggota DPR Terus! Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto: Pantau.com/ Bagsakara Isdiansyah)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyambangi Gedung DPR besok untuk melakukan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) angkat bicara terkait masih minimnya anggota untuk melaporkan harta kekayaannya. Ia melanjutkan, hal itu dikarenakan pengetahuan para anggota legislatif untuk membuat LHKPN hanya di awal dan di akhir masa jabatan.

"Ya ini kan sekarang jadi memang pengetahuan kami sampai sejauh ini anggota DPR itu kewajiban melaporkan LHKPN adalah di awal dan akhir jabatan," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: KPK Sindir DPR Soal Rendahnya Tingkat Kepatuhan Laporkan LHKPN

Bamsoet menjamin di akhir masa jabatan atau pun di akhir batas pelaporan LHKPN para anggotanya sudah memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud. Ia sangat yakin bahwa saat ini anggotanya masih punya kesadaran untuk membuat LHKPN.

"Kalau tiap tahun lapor berarti ada kesadaran masing-masing daripada anggota DPR untuk melakukan laporan. Satu mungkin saja mereka merasa tidak ada perubahan yang signifikan dari aset atau kekayaannya," ungkapnya.

"Jadi ya kalo yang mau diuber, uber eksekutiflah jangan anggota DPR terus. Jadi saran saya mereka sudah punya cukup kesadaran tinggi. Jadi mereka hampir seluruhnya sudah melapor LHKPN di awal masa jabatan. Saya lihat kementerian-kementerian belum sama sekali," sambungnya.

Baca juga: Bamsoet Ungkap Alasan Banyaknya Anggota DPR yang Belum Lapor LHKPN

Kendati begitu, politisi asal Golkar itu tetap terus mendorong anggotanya untuk membuat LHKPN sebelum batas penutupan pelaporan LHKPN dan SPT pada tanggal 31 Maret 2019 mendatang.

Apalagi saat ini sedang dilangsungkan kegiatan pendampingan dan coaching clinic pelaporan SPT Pajak dan LHKPN bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Maret 2019.

"Saya sebagai pimpinan akan mendorong anggota saya untuk membantu untuk patuh ketentuan atau aturan yang mmberi contoh keoada masyarakat," tandasnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: