Pantau.com - Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah dan bank sentral per akhir Januari 2018 mencapai USD357,5 miliar atau Rp4.361 triliun, mengacu pada kurs dalam APBN 2018 sebesar Rp13.400. ULN Indonesia mengalami kenaikan sebesar 10,3 persen.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, utang yang tinggi diharapkan mampu dialokasikan untuk priyek yang produktif.
"Ya menurut saya kita memperoleh mendapatkan utang yang penting utang itu digunakan produktif bagi pembangunan yang ujungnya membuat kesiapan bagi masyarakat. Yang tidak boleh membuat utang tapi tidak jadi apa-apa," ujarnya kepada Pantau.com, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).
Baca juga: Kemenkeu Sebut Utang Negera Akan Terus Bertambah Selama Defisit
Ia mengaggap utang pemerintah saat ini masih wajar dan dinilai masih mampu untuk membayar.
"Sementara ini kami berpandangan utang yang dilakukan pemerintah masih wajar, saya menilai masih ada kemampuan untuk mengembalikan," katanya.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, hasil pembangunan infrastruktur dari utang lebih banyak terasa jangka panjang. Sehingga menurutnya, wajar bila saat ini belum banyak terasa dampaknya.
Baca juga: Utang Luar Negeri Tembus Rp4,361 Triliun, Krisis 1998 di Depan Mata
"Ya memang itu kan pembangunan jangka panjang, dengan adanya infrastruktur yang baik maka trasnportasi akan murah dan harga satu komoditas satu tempat ke tempat lain akan mudah dan murah," katanya.
"Paling pendek masyarakat yang mendapatkan upah, dampak panjangnya adalah manfaat daripada jalur ekonomi semakin murah dibanding dengan jalur laut sangat mahal. Sehingga nilai komoditi dari daerah ke daerah lain menjadi lebih cepat dan murah dan itu semakin menguntungkan rakyat setempat," imbuhnya.
- Penulis :
- Widji Ananta
