Pantau Flash
Seniman Djaduk Ferianto Meninggal Dunia
Boeing Klaim 737 MAX Kembali Layani Penerbangan Komersil Januari Mendatang
PAN: Kami Dukung Amandemen Terbatas UUD
Dovizioso Akui Berat Rebut Gelar Juara Tim MotoGP 2019
DPD RI Sebut Pilkada Bisa Kembali Dipilih oleh DPRD

Banggar DPR Setujui Postur RAPBN 2020, Harga ICP Minyak Berubah

Headline
Banggar DPR Setujui Postur RAPBN 2020, Harga ICP Minyak Berubah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto: Humas Kemenkeu)

Pantau.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat kerja dengan pemerintah mengenai persetujuan RUU RAPBN Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, Senin (23/9/2019) menyetujui postur RAPBN 2020 yang menjadi hasil pembahasan dalam rapat panitia kerja.

Postur RAPBN ini menggunakan asumsi ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 3,1 persen, nilai tukar rupiah Rp14.400 per dolar AS, tingkat bunga SPN 3 bulan 5,4 persen dan harga ICP minyak 63 dolar AS per barel.

Selain itu, asumsi ekonomi makro lainnya yang juga menjadi hasil pembahasan di Komisi XI dan Komisi VII antara lain lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 755 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Baca juga: Sri Mulyani Akui Akses Teknologi Digital di Luar Jakarta Masih Rendah

Dari asumsi tersebut, hanya harga ICP minyak dan lifting minyak bumi yang mengalami perubahan dari postur awal RAPBN 2020, sebelum adanya pembahasan di Badan Anggaran, karena kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian.

Dengan asumsi itu, penerimaan perpajakan nonmigas ditetapkan Rp1.808,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp366,9 triliun. Selain itu, belanja pemerintah pusat diproyeksikan mencapai Rp1.663,4 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp856,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya kenaikan target penerimaan perpajakan nonmigas dalam RAPBN karena adanya penurunan asumsi ICP dan besaran cost recovery tahun 2020, serta adanya upaya ekstra (extra effort) penerimaan cukai hasil tembakau.

"Kenaikan target cukai rokok diusahakan semaksimal mungkin dari upaya dan bagian dari upaya optimalisasi pemberantasan rokok ilegal dan opsi kebijakan kenaikan tarif cukai rokok agar secara sungguh-sungguh mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek kelangsungan industri tenaga Kerja dan kesehatan," katanya.

Baca juga: Atur Regulasi, OJK Usulkan UU Fintech Acuan untuk Penegakan Hukum

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga menetapkan sasaran pembangunan antara lain tingkat pengangguran sebesar 4,8 persen-5 persen, angka kemiskinan 8,5 persen-9,0 persen, gini rasio 0,375-0,380 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,51.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Banggar Kahar Muzakir ikut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: