Forgot Password Register

Bantah Paksa KPK, Wiranto: Kalau KPK Nggak Mau Silakan!

Menko Polhukam Wiranto (Foto: Instagram Wiranto_official) Menko Polhukam Wiranto (Foto: Instagram Wiranto_official)

Pantau.com - Sadar pernyataannya menuai pro dan kontra, Menko Polhukam Wiranto berkelakar jika dirinya tidak memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Tidak ada paksaan soal (penundaan pengumuman) itu. Semua bersifat imbauan," ujar Wiranto di Hotel Millennium, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Politisi Hanura itu menjelaskan jika penundaan tersebut dikeluarkan bukan untuk menghambat tugas dan pekerjaan Lembaga Antirasuah. Menurutnya, permintaan itu disampaikan agar KPK dapat mempertimbangkan ulang pelaksanaan kebijakannya terhadap calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi, sehingga kemudian tidak mengganggu perhelatan Pilkada 2018.

Baca juga: Tentang Keras Kebijakan Wiranto, Pengamat Minta KPK 'Sikat' Habis Koruptor

"Ini merupakan suatu komunikasi yang kita jamin agar pilkada itu aman, tidak diwarnai dengan kericuhan, dan agar pilkada yang kita harapkan menjadi tonggak demokrasi ini dapat berjalan lancar," jelas Wiranto.

"Tapi kalau kemudian (KPK) tidak mau, ya silakan saja. Namanya juga bukan pemaksaan," ucap Menko Polhukam.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta KPK menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018, yang menjadi tersangka kasus korupsi pada Senin, 12 Maret 2018.

Ia menjelaskan permintaan penundaan itu dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.

Baca juga: Tunda Pengumuman Kepala Daerah 'Berdosa', Wiranto Bantah Intervensi KPK

Share :
Komentar :

Terkait

Read More