Pantau Flash
BWF World Tour Finals 2019: The Daddies Raih Gelar Juara
BWF World Tour Finals 2019: Ginting Raih Runner-up
Tol Jakarta-Cikampek II Dibuka Minggu Pagi
Tekuk Chen Long, Anthony Ginting Tembus Final BWF World Tour Finals 2019
Industri Fintech Lending Diharapkan Makin Sehat Tahun Depan

Deretan 7 Menteri Jokowi yang Pernah Diperiksa KPK, Ada yang Jadi Tersangka

Headline
Deretan 7 Menteri Jokowi yang Pernah Diperiksa KPK, Ada yang Jadi Tersangka Gedung KPK. (foto: Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Dalam pengusutan kasus korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak segan menyeret banyak pihak. Mulai politisi kondang, kepala daerah, pihak swasta, anggota legislatif, hingga level Menteri. 

Para pihak tersebut ada yang sekadar dipanggil menjadi saksi untuk dimintai keterangan atau berujung naas dengan ditetapkan sebagai tersangka dan menetap di tahanan.

Selama satu tahun ini, setidaknya ada empat kasus korupsi di KPK yang menyita perhatian publik karena turut menyeret menteri Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo. Dari empat kasus yang juga melibatkan 4 menteri era Jokowi itu, satu di antaranya bahkan resmi berstatus tahanan KPK. Hingga saat ini telah menjadi terdakwa. 

Siapa saja para menteri tersebut? Pantau.com akan rangkumkan nama-nama menteri Jokowi yang pernah berurusan dengan KPK. 

1. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham


Idrus Marham ditahan KPK (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

Berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Juli 2018, KPK menangkap Anggota DPR Eni Saragih di rumah Idrus. Dari OTT tersebut, sehari kemudian KPK menetapkan Eni dan pihak swasta Johannes B Kotjo sebagai tersangka karena diduga terlibat transaksi suap proyek PLTU Riau-1. 

Selama proses penyidikan, Idrus menjalani pemeriksaan di Gedung KPK sebanyak tiga kali. Hingga akhirnya KPK mengumumkan status tersangka Idrus pada 24 Agustus 2018 dan baru menahannya sepekan kemudian. Dihari yang sama, Idrus mengumumkan dirinya mengundurkan diri sebagai menteri. Ia disangka turut menerima suap dari Kotjo dengan jumlah yang sama dengan Eni Saragih. 

Mantan Sekjen Partai Golkar itu saat ini berstatus terdakwa dan tengah berupaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan ditingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Oleh PT DKI Jakarta, Idrus dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. 

Baca juga: Soal Isu Reshuffle, Menpora: Enggaklah, Saya Kerja Saja!

2. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi

Imam Nahrawi (Foto: Pantau.com/Wila Wildayanti)

Imam Nahrawi beberapa kali dipanggil penyidik KPK terkait kasus suap dana hibah kepada KONI dari Kemenpora. Bukan hanya menjadi saksi di Gedung KPK, Imam juga beberapa kali bersaksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat untuk tiga terdakwa kasus tersebut, yakni, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johny E Awuy, yang saat ini sudah menjadi terpidana. Juga Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Kemenpora Mulyana. 

Berdasarkan fakta persidangan, nama Imam pernah disebut ada di dalam catatan pihak-pihak yang akan menerima suap dana hibah tersebut. Catatan itu dibacakan jaksa KPK dalam persidangan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy.

Dalam sidang, jaksa KPK mengonfirmasi keterangan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI, Suradi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menurut Jaksa KPK Titto Jaelani, dalam BAP Suradi menyebut bahwa pada Kamis, 13 Desember 2018 Ending Fuad Hamidy mengarahkan pembuatan alternatif pembiayaan kegiatan pada KONI sebesar Rp17,9 miliar. Rp 8 miliar dari jumlah tersebut disebutkan akan diberikan oleh Fuad kepada Menpora Imam, Asisten pribadi Menpora Miftahul Ulum, dan beberapa pejabat lain di Kemenpora. 


3. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Tjahjo Kumolo pernah diperiksa penyidik KPK pada 25 Januari 2019 terkait kasus suap pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, nama Tjahjo pernah disebut oleh terdakwa suap Meikarta Neneng Hasanah Yasin, mantan Bupati Bekasi, dalam persidangan di PN Tipikor Bandung pada 14 Januari 2019.

Dalam persidangan tersebut, Neneng menjawab pertanyaan jaksa KPK terkait rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) proyek Meikarta seluas 84,6 hektar. Neneng mengatakan, Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan proyek itu. Keterangan Neneng itu yang kemudian dikonfirmasi kembali oleh penyidik KPK kepada Tjahjo. 

Politikus PDIP itu mengaku, sebelum kasus suap Meikarta itu dibongkar KPK, ia pernah berbincang dengan Neneng melalui ponsel milik Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono. Pada waktu itu, Soni sedang memimpin rapat bersama perwakilan PT Lippo Cikarang, pejabat Badan Pertanahan Nasional, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Neneng beserta stafnya. 

Tjahjo meminta Soni menyerahkan ponselnya kepada Neneng. Kemudian ia berpesan agar Neneng dan jajarannya beserta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuntaskan polemik perbedaan kewenangan yang menghambat investasi proyek Meikarta. 

Baca juga: Ajudan Akui Haris Sempat Menitipkan Uang ke Menag Lukman, Buat Apa?

4. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin

Menag Lukman Hakim saat menyambangi KPK (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Menag Lukman Hakim ikut terseret pada kasus suap pengisian jabatan tinggi di Kementerian Agama Jawa Timur yang melibatkan mantan Ketum PPP Romahurmuziy. Lukman pertama kali dipanggil sebagai sebagai saksi di Gedung KPK pada 24 April 2019. Namun ketika itu Lukman mangkir.

Lukman baru diperiksa KPK pada 8 Mei 2019. Ketika itu ia mengaku melaporkan ke KPK bahwa pernah menerima uang Rp10 juta dan telah dilaporkan ke bagian gratifikasi KPK. Lukman mengatakan uang itu diberikan oleh Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin, salah satu tersangka pada kasus tersebut. 

Namun dalam surat dakwaan Harus, jaksa KPK menyebut Lukman menerima uang Rp70 juta dari Haris yang diberikan secara bertahap. 

Selain memeriksa Lukman, KPK juga pernah menggeledah ruangan Lukman di Kantor Kemenag dan menyita sejumlah dokumen juga uang sebanyak Rp 180 juta dan USD 30 ribu. 


5. Menteri ESDM Ignasius Jonan

Ignasius Jonan memasukkan Bahan Bakar jenis B30 (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Perlu tiga kali memanggil ulang Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk diperiksa terkait kasus suap PLTU Riau-1 dan kasus gratifikasi pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengesahan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM. Dalam catatan Pantau.com, KPK pertama kali memanggil Jonan pada 15 Mei 2019. Karena tak hadir, Jonan dipanggil ulang untuk jalani pemeriksaan pada 20 Mei 2019. 

Pada tanggal tersebut, Jonan dikabarkan masih melakukan dinas ke luar negeri. Sehingga KPK menunda pemeriksaan dan memanggil ulang yang kedua pada Senin, 27 Mei 2019. Kala itu, Sekjen Kementerian ESDM mengirimkan surat ke KPK dan menyatakan Jonan masih melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan Jepang. Sehingga panggilan ulang kembali dilakukan untuk diperiksa pada 31 Mei 2019. 

Jonan pun hadir dan diperiksa penyidik KPK selama lima jam. Usai diperiksa, Jonan mengaku ditanya penyidik mengenai kewenangan Kementerian ESDM terkait proyek PLTU Riau-1 juga pada Perjanjian Karya Pengesahan Pertambangan Batubara. 


6. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

Menkumham Yasonna Laoly (Foto: Antara/Bayu Prasetyo)

Menteri Yasonna dipanggil penyidik KPK terkait kasus korupsi KTP elektronik pada 25 Juni 2019. Bukan terkait jabatannya sebagai menteri, ketika itu Yasonna dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Anggota DPR Komisi II. Yasonna diperiksa selama empat untuk tersangka Markus Nari. 

Dalam pemeriksaan tersebut, Penyidik KPK menanyakan terkait risalah rapat di Komisi II. Diketahui proyek e-KTP memang menjadi tanggung jawab komisi II di DPR. 

Baca juga: Menteri Enggar Kembali Mangkir, KPK Layangkan Pesan Menohok

7. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Menteri Enggar telah dipanggil penyidik KPK sejak 2 Juli 2019 lalu. Namun hingga panggilan ketiganya hari ini, Enggar belum juga memenuhi panggilan KPK. Berdasarkan surat dari pihak Kementerian, Enggar masih menjalani tugas dinas ke luar negeri. 

KPK menyayangkan sikap mangkir Enggar. Lantaran, berdasarkan surat yang dikirim kementerian pada 3 Juli lalu, Enggar sendiri yang meminta dijadwalkan ulang pemeriksaan hari ini. 

Dalam jadwal pemeriksaan di KPK, Enggar akan diperiksa menjadi saksi dalam perkara penerimaan suap dan gratifikasi kepada anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Nama Enggar disebut terlibat dalam pemberian gratifkasi kepada Bowo.

Dalam kesaksian Bowo kepada penyidik KPK disebutkan bahwa Enggar pernah memberikan uang sebanyak Rp2 miliar sekitar tahun 2017. Uang itu agar Bowo mengamankan peraturan menteri tentang perdagangan gula rafinasi di rapat DPR. 

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Lilis Varwati
Category
Nasional

Berita Terkait: