Pantau Flash
BI Prediksi Turis Muslim Akan Capai 158 Juta Orang Tahun Depan
Utang Luar Negeri Indonesia Menjadi 395,6 Miliar Dolar AS
Tol Terpeka Digratiskan Selama Sebulan
Tol Terpeka Diklaim Jadi Jalur Produktif Pulau Sumatera-Jawa
Rupiah Menguat 20 Poin, Kini di Angka Rp14.058-14.120

Disebut Moeldoko Hambat Investasi, Begini Balasan KPK

Headline
Disebut Moeldoko Hambat Investasi, Begini Balasan KPK Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Pantau.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan bahwa hambatan investasi nomor satu di Indonesia adalah maraknya korupsi.

Hal ini sekaligus menepis ucapan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sehari sebelumnya yang mengatakan adanya KPK bisa menghambat investasi yang tengah digenjot pemerintah.

"Mengomentari apakah betul pemberantasan korupsi itu dapat merusak iklim investasi, itu kami juga sudah bicarakan di pertemuan ini bahwa mereka bahkan memberikan data dari World Economic Forum tahun 2019," Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Sindir Pimpinan KPK, Komisi III DPR: Mereka Kaya Jilat Lidah Sendiri

Hal tersebut dikatakannya usai melakukan pertemuan dengan Regional Advisor of United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Francesco Checci.

"Jadi, hambatan investasi Indonesia itu adalah nomor satu korupsi, yang kedua inefisiensi birokrasi, akses pembiayaan yang kurang, infrastruktur tidak memadai, instabilitas kebijakan, instabilitas pemerintahan, ratio pajak dan seterusnya," kata Syarif.

Karena itu, kata dia, mengherankan jika disebut bahwa pemberantasan korupsi itu dianggap menghambat investasi.

"Karena World Economic Forum jelas mengatakan bahwa hambatan investasi di Indonesia yang menempati urutan nomor satu itu adalah maraknya korupsi di Indonesia," ujar Syarif.

Baca juga: KPK Ciduk 9 Orang dalam Kasus Kuota Impor Ikan, Termasuk 3 Direksi BUMN

Dalam kesempatan itu, Syarif juga menjelaskan soal dampak dari bahaya korupsi yang bisa terjadi untuk negara-negara.

"Satu merusak demokrasi, meruntuhkan hukum, menurunkan kualitas hidup pembangunan berkelanjutan dan bahkan pelanggaran HAM, yang berikut adalah menyebabkan kejahatan lain berkembang dan terakhir itu menyakiti orang miskin," ujar Syarif.

Sebelumnya pada Senin kemarin, Moeldoko menanggapi pelomik pro dan kontra Revisi UU KPK. Ia menyebut bahwa banyak yang menyetujui revisi UU KPK, menurut beberapa survei. Bahkan, dia juga mengatakan adanya KPK bisa menghambat investasi yang tengah digenjot pemerintah.

"Lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi," sebut Moeldoko.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: