Pantau Flash
DPD RI Sebut Pilkada Bisa Kembali Dipilih oleh DPRD
127.462 Hektar Lahan di Kalimantan Hangus Terbakar Akibat Karhutla
BPJT Akan Pasang Alat Pengukur Berat Angkutan Barang di 8 Ruas Jalan Tol
Pertamina Terus Genjot Produksi Panas Bumi 1.877 MW
BNN: 90 Persen Kejahatan Jalanan Dilakukan Para Pengguna Narkoba

Gedung Putih Sebut Pemakzulan Trump oleh DPR Cacat Secara Konstitusi

Gedung Putih Sebut Pemakzulan Trump oleh DPR Cacat Secara Konstitusi Presiden AS Donald Trump. (Foto: Reuters/Jonathan Ernst)

Pantau.com - Gedung Putih menolak penyelidikan pemakzulan yang dimotori Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, menganggapnya cacat secara konstitusional. Pihaknya juga tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan tersebut, yang sebelumnya tidak digelar pemungutan suara oleh DPR.

Surat setebal delapan halaman yang diteken oleh Penasihat Gedung Putih, Pat Cipollone, ditujukan kepada Ketua DPR Nancy Pelosi dan pimpinan Demokrat di komisi intelijen, urusan luar negeri dan pengawas di DPR.

Pelosi berpendapat penyelidikan pemakzulan yang diluncurkan olehnya sudah sesuai dengan konstitusi dan tidak ada pemungutan suara di DPR yang diperlukan untuk saat ini.

Baca juga: Soal Pemakzulan Trump, Dubes AS untuk Uni Eropa Bakal Diperiksa

Penyelidikan pemakzulan didasari oleh sejumlah tuduhan dari seorang pengungkap pemerintah bahwa Presiden Donald Trump meminta bantuan Ukraina untuk menyelidiki musuh politiknya dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Gedung Putih menyebutkan bahwa tiga penyelidikan pemakzulan lainnya dalam sejarah Amerika terhadap presiden Andrew Johnson, Richard Nixon dan Bill Clinton, semuanya melewati pemungutan suara di DPR dan ini harus menjadi contoh bagi pemakzulan Presiden Donald Trump.

"Proses tanpa pemungutan suara di DPR tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara kita. Di setiap kesempatan sebelumnya untuk penyelidikan pemakzulan presiden diadakan pemungutan suara di DPR terlebih dahulu," kata pejabat senior pemerintah di surat tersebut.

Baca juga: Soal Pemakzulan Trump, Dubes AS untuk Uni Eropa Bakal Diperiksa

Surat itu menyebutkan Trump ditolak haknya atas sejumlah proses hukum, seperti memeriksa silang saksi, memanggil saksi untuk memberikan keterangan, menerima transkip kesaksian serta memiliki akses terhadap bukti.

"Semua ini melanggar Konstitusi, aturan hukum dan setiap preseden sebelumnya," bunyi surat tersebut.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Internasional

Berita Terkait: