Forgot Password Register

Headlines

Gugatan Praperadilan Romahurmuziy Ditolak

Gugatan Praperadilan Romahurmuziy Ditolak Romahurmuziy saat jalani pemeriksaan (Foto: Antara/Reno Esnir)

Pantau.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan eks Ketua Umum PPP Romahurmuzy (Rommy). Hakim tunggal Agus Widodo mengatakan seluruh proses penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan status tersangka Rommy oleh KPK sah menurut hukum.

"Menimbang bahwa seluruh bukti di atas kegaiatan penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan telah sah menurut hukum," Kata Hakim Agus dalam sidang putusan praperadilan Rommy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya, Selasa (14/5/2019).

"Maka dengan demikian, menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon seluruhnya," lanjut Agus. 

Baca juga: Usut Suap Romahurmuziy, KPK Kembali Panggil Sekjen Kemenag

Selain memandang proses hukum yang dilakukan KPK telah sah, hakim juga beranggapan sejumlah materi gugatan praperadilan tidak dapat diproses dalam praperadilan, karena beberapa materi yang diajukan dikategorikan sebagai pokok perkara. 

Salah satunya terkait dalil kuasa hukum kalau pemberian goodie bag hitam senilai Rp50 juta kepada Rommy yang disebut bisa dilaporkan sebagai gratifikasi. Selain itu, hakim juga menyatakan tidak ada biaya perkara dan menolak eksepsi yang diajukan KPK selaku termohon.

Sebelum putusan itu dibacakan, Agus lebih menyampaikan bahwa kuasa hukum Rommy mencabut permohonan praperadilan kliennya.

"Sebagaimana pleidoi kami atas nama klien kami, kami menyampaikan surat pencabutan praperadilan, sementara pihak pemohon keberatan, maka sepenuhnya saya serahkan kepada yang mulia. Meskipun kalau dihukum pencabutan perkara masih bisa sepanjang belun diputus," ucap kuasa hukum Rommy, Maqdir Ismail.

Sebelumnya, Rommy mengajukan praperadilan karena menganggap operasi tangkap tangan KPK terhadap dirinya pada 15 Maret lalu tidak sesuai prosedur. Sehingga penetapan status tersangkanya juga tidak sah.

Baca juga: Ini Tanggapan KPK Soal Laporan Uang Rp10 Juta dari Menag

Dalam kasusnya, Rommy diduga menerima suap sebanyak Rp250 juta dari Haris dan Rp50 juta dari Muafaq untuk mempengaruhi proses seleksi pengisian jabatan Kepala di Kemenag Jatim dan Gresik. 

Dalam proses seleksi, nama Haris sebenarnya tidak masuk dalam tiga nama calon Kepala Kanwil Kemenag Jatim yang diusulkan ke Menteri Agama. Haris disebut pernah mendapat sanksi disiplin. Kemudian ia menjalin komunikasi dengan Romi dan memberi uang agar anggota DPR itu bisa mempengaruhi hasil seleksi tersebut. 

Kemudian pada awal Maret 2019 lalu, Haris telah dilantik.

Kemudian, pada 12 Maret 2019, Muafaq diduga menghubungi Haris dan meminta dipertemukan dengan Romi. Pada 15 Maret 2019 ketiganya bertemu dan Muafaq menyerahkan uang sebanyak Rp50 juta kepada Romi untuk juga meloloskan dirinya dalam seleksi Kepala Kantor Kemenag Gresik.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More