Pantau Flash
Joko Driyono Jalani Sidang Vonis Kasus Perusakan Bukti Pengaturan Skor
Sampah Plastik di Jawa Barat Akan Disulap Jadi Biodiesel
Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno Bahas Amnesti Baiq Nuril Hari Ini
Cristiano Ronaldo Bebas dari Dakwaan Kasus Pemerkosaan
Intake Manifold Plastik Diketahui Meleleh, Volvo Tarik 507.353 Kendaraan

Hukuman Rajam Sampai Mati Akan Diterapkan Brunei Terhadap LGBT

Headline
Hukuman Rajam Sampai Mati Akan Diterapkan Brunei Terhadap LGBT Kelompok LGBT di Brunei sudah menghadapi berbagai tekanan, namun hukuman rajam dan cambuk akan semakin meningkatkan tekanan terhadap mereka. (Foto: wikipedia)

Pantau.com - Negara Brunei Darusalam akan menerapkan hukum baru yang mulai diberlakukan pada kelompok LGBT pada pekan depan. Mereka bisa dijatuhi hukuman cambuk, dan bahkan dirajam sampai mati bila terlibat hubungan seksual sesama jenis.

Perilaku homoseksial sudah dinyatakan ilegal dan pelakunya bisa dihukum penjara sampai 10 tahun di negara kecil di Pulau Kalimantan tersebut, namun hukuman rajam akan menjadikan Brunei negara pertama di Asia yang menerapkan hukuman mati bagi homoseksual.

Melansir ABC News, Selasa (26/3/2019), Brunei menjadi negara pertama di Asia Timur yang menerapkan Hukum Shariah di tahun 2014 dimana ada hukuman terhadap mereka yang hamil di luar pernikahan resmi atau umat Islam yang tidak salat Jumat.

Hukum baru itu harus melewati tiga tahapan. Namun Brunei belum menerapkan dua tahapan lain setelah adanya kecaman internasional di tahun 2014 termasuk pemboikotan terhadap Hotel Beverley Hills di Amerika Serikat yang dmiliki oleh keluarga kerajaan Brunei.

Baca juga: Undang LGBT dalam Acaranya, Presenter TV di Mesir Dijatuhi Hukuman Penjara

Sekarang pemerintah Brunei berencana menerapkan perubahan, yang akan membolehkan hukuman cambuk, dan rajam sampai mati bagi warga Muslim yang dinyatakan bersaalah melakukan hubungan seksuial sesama jenis, perjinahan, tindakan sodomi dan pemerkosaan, yang akan mulai diberlakukan 3 April.

Hal ini dikatakan oleh Matthew Woolfe, pendiri kelompok HAM bernama The Brunei Project. "Kami berusaha menekan pemerintah Brunei, dan menyadari bahwa sekarang waktunya mepet sekali sampai hukum tersebut diberlakukan," kata Woolfe yang berkantor di Australia, seraya menambahkan agar pemerintah negara lain turut menekan Brunei.

"Kami terkejut bahwa pemerintah sekarang sudah menyebut tanggal penerapan, dan dengan cepat akan memberlakukannya," kata Woolfe.

Woolfe mengatakan sejauh ini belum ada pengumuman terbuka mengenai perubahan hukum pidana di sana kecuali pernyataan yang dimuat di situs Kejaksaan Agung Brunei akhir Desember lalu, yang baru diketahui umum minggu ini.


Penguasa Brunei Sultan Hassanal Bolkiah menerapkan Hukum Shariah Islam di tahun 2014. (Foto: Reuters: Ahim Rani)

Sebuah kelompok HAM yang berbasis di Manila ASEAN SOGIE Caucus mengukuhkan adanya dokumen resmi pemerintah Brunei tersebut yang menunjukkan bahwa Hukum Shariah mengenai LGBT ini akan diterapkan mulai 3 April.

Sebuah kelompok HAM lainnya juga mengukuhkan hal yang sama. Belum ada komentar dari Departemen Urusan Perdana Menteri Brunei mengenal hal ini.

Di Asia Tenggara, perilaku konservatif tampaknya semakin menguat di negara seperti Myanmar, Malaysia, Singapura dan Brunei yang melarang hubungan seksual antarpria, sementara di Indonesia terjadi peningkatan serangan terhadap kelompok LGBT belakangan ini.

Brunei adalah bekas jajahan Inggris, yang terletak di antara dua negara bagian Malaysia di Kalimantan.

Baca juga: Trump Dukung Kaum Gay untuk Pertama Kali Sejak Menjabat Presiden

Jumlah penduduknya sekitar 400 ribu dan 67 persen di antaranya pemeluk Islam dan karenanya harus mematuhi hukum Shariah.

Dede Oetomo seorang pegiat LGBT di Indonesia mengatakan bila hukum ini diterapkan maka ini merupakan pelanggaran serius HAM. "Ini mengerikan sekali. Brunei mengikuti jalan negara-negara Arab yang paling konservatif," katanya.

Di beberapa negara mayoritas Muslim perilaku homoseksual bisa dijatuhi hukuman mati, termasuk hukuman rajam sampai mati di Yaman, Arab Saudi dan Mauritania.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Internasional

Berita Terkait: