Pantau Flash
Catat! Ini Janji Menko Luhut Soal Solusi Masalah Sawit Indonesia
Menlu Iran: AS Tak Bisa Bikin Teluk Persia Kacau
Dari 20 Nama 4 Anggota Polri Lolos Profile Assessment Jadi Capim KPK
Dirut Jasa Marga Dukung Pemindahan Ibu Kota: Tol di Kalimantan Sudah Ada
Kapolsek Sukajadi Diperiksa karena Diduga Kirim Miras ke Mahasiswa Papua

Jubir KPK: Tak Ada Ketentuan Pimpinan Harus Perwakilan Institusi Tertentu

Jubir KPK: Tak Ada Ketentuan Pimpinan Harus Perwakilan Institusi Tertentu Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) (Foto: Antara)

Pantau.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan pimpinan KPK berasal unsur perwakilan institusi tertentu.

"Terkait dengan pertanyaan tentang apakah harus ada unsur-unsur perwakilan institusi yang harus ada di KPK untuk menjadi pimpinan KPK, kami mengajak semua pihak untuk tetap mengacu pada aturan yang ada, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.

Febri menjelaskan pada Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa keanggotaan Komisi (pimpinan KPK) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Baca juga: Pesan Antasari ke Pansel Capim KPK: Komisioner Harus Ada Jaksa dan Polisi

Hal tersebut, lanjut Febri, juga diuraikan kembali dalam penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu "pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara".

"Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi".

"Dari dua UU tersebut kita memahami bahwa unsur yang diwajibkan sebagai pimpinan KPK adalah unsur pemerintah dan masyarakat, jadi tidak ada ketentuan yang mewajibkan unsur perwakilan institusi tertentu," jelas Febri.

Apalagi, sambung Febri, undang-undang mengatur proses yang ketat agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat serta melalui uji kelayakan di DPR berdasarkan hasil panitia seleksi yang dibentuk Presiden RI.

Baca juga: Ini Alasan Agus Rahardjo Berharap 3 Petahana Lolos Capim KPK 2019-2023

Menurut Febri, KPK mengharapkan proses seleksi tersebut tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada bias-bias pemahaman sejak awal.

"Jangan sampai ada kesan "penjatahan" dalam kursi pimpinan KPK karena tugas yang akan dilakukan di KPK nantinya tidak akan terpengaruh pada keterwakilan tersebut. Fokus KPK adalah agar dapat menjalankan lima tugas yang diberikan UU secara maksimal, yaitu koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan, monitoring," ujar Febri.

Febri menambahkan KPK juga mengharapkan keseimbangan gender juga menjadi perhatian dalam proses seleksi pimpinan KPK. Apalagi, ungkap dia, KPK selama ini cukup intens membangun gerakan antikorupsi bersama jaringan-jaringan perempuan, yaitu Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dan Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA).

"Serta organisasi lain dari unsur masyarakat, akademisi, Polwan, anggota TNI, Kepala Daerah hingga bidan dan tenaga kesehatan di pelosok-pelosok daerah yang fokus dengan semangat pemberantasan korupsi," pungkasnya. 

Share this Post:
Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Category
Nasional

Berita Terkait: