Pantau.com - Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga 31 Juli 2018 sebesar Rp4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51 persen secara year on year. Jumlah tersebut mencapai 29,74 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Cukup jauh dari ambang batas utang sebesar 60 persen PDB.
Utang berasal dari pinjaman sebesar Rp785,49 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.467,5 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman mencatat penerbitan SBN hingga 2018 telah mencapai 81,3 persen. Pihaknya optimis penerbitan SBN hingga akhir tahun mencapai target 100 persen.
"Dari segi target pencapaian SBN, telah mencapai 81,3 persen dari target. Kita masih ontrack hingga 100 persen di akhir tahun," ujarnya saat jumpa pers APBN Kita di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018).
Baca juga: Utang Luar Negeri Tembus Rp4,361 Triliun, Krisis 1998 di Depan Mata
Kementerian Keuangan mencatat dari sekitar Rp3.467,5 triliun penerbitan SBN, dominasi Rupiah sebesar Rp2.674,5 triliun yakni Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 2.674,5 triliun dan Surat Berharag Syari'ah Negara sebesar Rp518,6 triliun.
Sementara, dominasi valuta asing atau valas sebesar Rp793 triliun diantaranya penjualan valas SUN sebesar Rp692,11 triliun dan valas Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp100,89 triliun.
Sedangkan penjualan SUN mencapai 16,27 persen dan Surat Berharga Syariah Negara dominasi valas 2,37 persen dari target. Lebih lanjut, ia menyampaikan menjelaskan hari ini pihaknya juga melakukan lelang SUN
Luky mengatakan, lelang tersebut mendapat respon positif dari pasar keuangan. Pasalnya, dari Rp 10 triliun target penjualan, ternyata penawaran yang masuk mencapai sebesar Rp34 triliun.
"Hari ini kita juga melakukan lelang, ditengah keraguan pasar efek yang terjadi Turki. Target SUN yang kita tetapkan sebesar Rp10 triliun, yang masuk sekitar Rp34 triliun. Namun kita batasi, realisasinya sekitar Rp16,5 triliun," tutupnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
