Forgot Password Register

Headlines

KPK Beberkan Strategi Baru Usut Korupsi Korporasi

KPK Beberkan Strategi Baru Usut Korupsi Korporasi ilustrasi (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ubah strategi dalam pengusutan kasus korupsi yang melibatkan korporasi. Wakil ketua KPK Saut Situmorang mengatakan dalam pengusutan kasus KPK selalu menindak terlebih dahulu pejabat negara atau pihak swasta terlebih dahulu.

"Selama ini pidana korporasi di ujung penyidikan, kedepan kita akan mengubah strategi tidak di ujung penyidikan. Biasanya kita selalu dari awal kemudian setelah incracht, kita masuk di pidana korporasinya," kata Saut di Gedung KPK, Jl. Kuningan Mulia, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Maret 2019.

Baca juga: KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Korupsi Jembatan Bangkinang Riau

Saut berharap penyelidik juga direktur penindakan KPK akan melihat potensi korupsi yang dilakukan korporasi sejak awal penyelidikan kasus.

"Sehingga komitmen KPK untuk masuk di bidang korporasi lebih intens. Sehingga lebih membawa dampak terhadap perbaikan ekonomi kita secara keseluruhan dan perilaku korup," katanya.

Nantinya sejak awal kasus diusut, penyelidik sudah harus mulai menghitung kemungkinan korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi. Menurut Saut, strategi itu dinilai bisa mempercepat pengusutan kasus korupsi.

"Jadi dari awal kita harus sudah menghitung, itungan kita sudah mulai lihat. Kita mau pakai strategi itu nanti," pungkasnya.

Diketahui, sejak KPK didirikan pada 2003 baru lima korporasi yang dijerat kasus korupsi. Yaitu, PT Duta Graha Indah (DGI) atau telah berganti nama PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), PT Tuah Sejati, PT Nindya Karya, PT Tradha yang terjerat TPPU dan PT Merial Esa.

Baca juga: Sempat Ajukan Banding, Kenapa KPK Akhirnya Terima Vonis Eddy Sindoro?

Dari lima korporasi itu baru PT DGI yang telah berkekuatan hukuman tetap dengan  vonis Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat mewajibkan PT DGI membayar denda sebanyak Rp 700 juta dan uang pengganti Rp 85,49 miliar juga dilarang mengikuti lelang proyek pemerintah selama enam bulan.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More