Forgot Password Register

Headlines

KPK Geledah Kantor Walikota Pasuruan dan 7 Lokasi lainnya

Wali Kota Pasuruan Setiyono di KPK (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati) Wali Kota Pasuruan Setiyono di KPK (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Tim penyidik KPK lakukan penggeledahan disejumlah tempat di Pasuruan pada Sabtu, 7 Oktober 2018. Penggeledahan tersebut terkait dugaan kasus pemberian hadiah atau janji kepada Walikota Pasuruan periode 2016-2021 Setiyono. 

"KPK menugaskan tiga tim penyidik secara paralel untuk lakukan penggeledahan di 8 lokasi di Pasuruan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Minggu (7/10/2018). 

Febri menjabarkan delapan tempat tersebut di antaranya empat kantor di kompleks pemda, yaitu: kantor walikota, kantor dinas pu, kantor staf ahli, dan kantor bagian pengadaan. Kemudian dua kediaman walikota, rumah dinas maupun rumah pribadi walikota. Satu kantor dinas koperasi, dan satu rumah seorang saksi. 

Baca juga: KPK: Wali Kota Pasuruan, Kepala Daerah ke-16 yang Terjaring OTT

Proses penggeledahan berlangsung sekitar pukul 09.00 - 18.00 WIB. Dari lokasi tim menyita sejumlah dokumen terkait proyek dan pengadaan di lingkungan Pemkot Pasuruan dan uang dalam pecahan rupiah. 

"Belum dapat dipastikan (jumlah uang yang disita), sedang dihitung dan akan diinfo pada waktunya nanti," tambah Febri. 

Sebelumnya KPK menjaring Walikota Pasuruan periode 2016-2021 Setiyono bersama enam orang dalam operasi tangkap tangan pada Kamis, 4 Oktober 2018. Setiyono diduga menerima suap dari pihak perwakilan perusahaan CV. M, Muhammad Basir. Ada kesepakatan komitmen fee rata-rata antara 5 - 7 persen untuk proyek bangunan dan proyek pengairan. 

Baca juga: Kode Korupsi di Pasuruan: Campuran Semen, Apel, hingga Trio Kwek-kwek

Komitmen yang disepakati untuk  Walikota dari proyek PLUT UMKM ini adalah sebesar 10 persen dari nilai HPS yaitu sebesar Rp 2.297.464.000, ditambah satu persen untuk pokja. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, Setiyono telah menerima uang sebanyak Rp20 juta pada 24 Agustus 2018 yang ditransfer Baqir melalui staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto (WTH). Uang itu juga merupakan 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. 

Setiyono kembali menerima uang dari Baqir setelah CV. M berhasil menjadi pemenang lelang proyek di Pasuruan senilai Rp 2.210.266.000.

"Tanggal 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang MB setor tunai kepada Walikota melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih sebesar 115 juta," tambah Alex.

Dalam berkomunikasi untuk memberikan suap, para pihak melakukan sandi-sandi agar tidak diketahui. Sandi yang digunakan mulai dari istilah 'ready mix' atau campuran semen, 'kanjengnya' yang berarti Walikota, juga 'apel'. Sebelumnya KPK menduga kata apel berarti fee proyek, namun dalam penyelidikannya ternyata memiliki arti berbeda. 

"Teridendifikasi, kode Apel yg diduga berarti "fee proyek" mengacu pada pengertian Apel atau Upacara. Istilah yang dipahami sebagai 'menghadap ke walikota'," pungkas Febri. 



Share :
Komentar :

Terkait

Read More