Pantau Flash
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi 3,5 Meter di Kupang
Menteri Jonan Pastikan 100 Persen Rumah Tersambung Listrik di Akhir 2020
Demo Besar Tuntut Pelaku Rasis Ditangkap, Sekolah di Sorong Diliburkan
Ahsan/Hendra Raih Gelar Juara Dunia 2019
Hasil MotoGP Inggris 2019: Alex Rins Terdepan, Marquez Kedua

KPK Minta Jadwal Ulang Sidang Praperadilan Sofyan Basir

KPK Minta Jadwal Ulang Sidang Praperadilan Sofyan Basir Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tunda sidang praperadilan tersangka kasus suap kerjasama proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir (SFB). Sidang praperadilan tersebut seharusnya dilakukan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun KPK meminta penjadwalan ulang. 

"Permintaan penjadwalan ulang sidang praperadilan SFB kita sudah sampaikan surat ke PN Jaksel. Pertimbangan, masih diperlukan koordinasi terkait kebutuhan praper," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (20/5/2019). 

Ia mengatakan surat permintaan penundaan tersebut telah disampaikan ke pihak PN Jaksel sejak Jumat, 17 Mei 2019 lalu. 

Baca juga: KPK Panggil (Lagi) Direktur Pengadaan PLN Terkait Kasus Sofyan Basir

Sebelumnya, Sofyan mengajukan gugatan praperadilan pada Rabu, 8 Mei 2019, atas status tersangkanya. 

Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 23 April 2019. Dia diduga menunjuk anak perusahaan milik Johannes B Kotjo, PT Samantaka Batubara, untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1. 

KPK menyebut penunjukan itu dilakukan sekitar tahun 2016, padahal ketika itu belum terbit peraturan presiden nomor 4/2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 

Baca juga: KPK Panggil 2 Direktur Bisnis Regional PT PLN Kasus Sofyan Basir

Penunjukan itu dilakukan melalui sejumlah pertemuan antara Sofyan, Kotjo, mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, kantor PLN, restoran, hingga rumah Sofyan. 

KPK menduga Sofyan menerima janji uang dengan bagian sama besar dengan Eni Saragih dan Idrus Marham. Jika berhasil memberikan Proyek PLTU Riau-1 ke anak perusahaan Kotjo. 

Akibat perbuatannya, Sofyan dikenakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ayat (2) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Adryan Novandia
Reporter
Lilis Varwati
Category
Nasional

Berita Terkait: