Pantau Flash
Intake Manifold Plastik Diketahui Meleleh, Volvo Tarik 507.353 Kendaraan
Bima Sakti Tetapkan 23 Pemain Isi Skuad Garuda Asia di Piala AFF U-15
BNPB Sebut Tujuh Provinsi Ini Terdampak Kekeringan
KPK Benarkan Pemprov Papua Belum Berhentikan ASN Terlibat Korupsi
Atletik Juara Umum ASEAN Schools Games 2019

KPK Panggil Idrus Marham Jadi Saksi Sofyan Basir

KPK Panggil Idrus Marham Jadi Saksi Sofyan Basir Idrus Marham (Foto: Antara)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham pada kasus suap Sofyan Basir, Dirut PT PLN nonaktif. Idrus akan diperiksa sebagai saksi terkait perkara suap kerjasama proyek PLTU Riau-1.

Dalam jadwal pemeriksaan saksi hari ini di KPK, penyidik juga memanggil tiga orang lainnya. Yaitu, Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara Djoko R Abumanan, Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Tengah Amir Rosidin, dan Senior Vice president legal Corporate PT PLN Dedeng Hidayat.

Baca juga: Idrus Marham Divonis 3 Tahun Penjara Atas Kasus Suap PLTU Riau 1

"Penyidik memanggil empat orang saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir) dalam kasus suap terkait kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Terkait saksi Idrus, mantan Menteri Sosial itu merupakan salah satu terdakwa dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 ini. Ia telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berupa penjara selama 3 tahun dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Idrus disebut terbukti menerima uang suap sebanyak Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johannes B Kotjo selaku pemilik saham Blackgold Natural Recouser yang mengerjakan proyek PLTU Riau-1.

Sementara Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka keempat oleh  KPK pada 23 April 2019. Namun hingga saat ini, ia belum ditahan. Dalam kasusnya, Sofyan diduga menunjuk anak perusahaan milik Johannes B Kotjo, PT Samantaka Batubara, untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1.

KPK menyebut penunjukan itu dilakukan sekitar tahun 2016, padahal ketika itu belum terbit peraturan presiden nomor 4/2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Penunjukan itu dilakukan melalui sejumlah pertemuan antara Sofyan, Kotjo, mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, kantor PLN, restoran, hingga rumah Sofyan.

KPK menduga Sofyan menerima janji uang dengan bagian sama besar dengan Eni Saragih dan Idrus Marham. Jika berhasil memberikan Proyek PLTU Riau-1 ke anak perusahaan Kotjo.

Baca juga: Idrus Marham Bantah Pernah Umrah Pakai Uang Suap PLTU Riau-1

Akibat perbuatannya, Sofyan dikenakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ayat (2) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.



    
    
    


Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Sigit Rilo Pambudi
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Lilis Varwati
Category
Nasional

Berita Terkait: