Pantau.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dipimpin langsung oleh Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna melaporkan adanya kejanggalan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019, Senin (11/3/2019).
Hashim datang ditemani dengan jajaran petinggi BPN Prabowo-Sandi di antaranya, Wakil Ketua BPN Hinca Panjaitan, Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Habiburokhman, serta Jurkamnas BPN sekaligus Wakil Ketua Komisi II di DPR RI Ahmad Riza Patria. Kedatangannya pun diterima langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman.
"Kami sampaikan bebebapa keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT," ujar Hashim usai bertemu dengan jajaran KPU, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
Baca juga: Fadli Zon dan Neno Dipanggil Bawaslu, Ini Tanggapan BPN Prabowo-Sandi
Menurut Hashim pihaknya bukan kali ini saja mempertanyakan terkait dugaan adanya kejanggalan terhadap DPT. Ia mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut sejak 15 Desember tahun lalu.
Hasilnya dari beberapa kali lakukan pertemuan dengan pihak KPU, BPN diizinkan untuk melakukan penelusuran verifikasi dan investigasi terhadap DPT. Akhirnya, kata Hashim, dari penelusuran itu masih ditemukan adanya data yang bermasalah.
"Menurut kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17.500.000 nama ya itu minimal. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid dan lain-lain," ungkapnya.
Baca juga: Sandiaga Uno Janji Tidak Akan Menyikut Ma'ruf Amin di Debat Cawapres
Sementara di lain sisi, Jurkamnas BPN Prabowo-Sandi, Riza Patria merinci kejanggalan terhadap DPT yang ditemukan oleh pihaknya tersebut.
"Ini kan didata pakai sistem IT ketahuan. Pakai program ketahuan ada berapa juta yang lahir. Umpamanya gitu. Orang lahir kan ada 1,2,3 kenapa di tiga tangggal ini jumlahnya signifikan. 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. 9,8, 2,8, dan 3,3 juta totalnya 17 juta sekian. Itu angka enggak wajar," ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Riza pihak KPU sebagai penyelenggara berjanji akan terus memperbaiki jika ada temuan kesalahan terhadap DPT. Ada pun selain KPU, BPN dalam waktu dekat akan menemui Kemendagri dan Dukcapil untuk meminta klarifikasi juga.
"Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," tandasnya.
rn- Penulis :
- Adryan N
