Forgot Password Register

Headlines

MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg, Ini Tanggapan KPK

Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi) Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Mahkamah Agung (MA) resmi membatalkan Peraturan KPU (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD. Dengan dibatalkannya aturannya tersebut maka narapidana korupsi diperbolehkan mengikuti pemilu legislatif.

Keputusan tersebut mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan apa pun hasil keputusan MA, KPK sebagai institusi penegak hukum tetap berkewajiban menghormati putusan tersebut. 

Baca juga: 16 Anggota DPRD Malang yang Ditahan KPK Kembali Nyaleg di Pemilu 2019

Meski lembaga antirasuah itu tetap mengharapkan adanya perbaikan yang lebih signifikan. 

"Di awal sebenarnya KPK sangat berharap ada perbaikan signifikan yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menyaring calon anggota legislatif agar tidak terjadi lagi korupsi di DPR atau DPRD," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam (14/9/2018).

Dengan adanya keputusan itu, KPK mengharapkan adanya perubahan dalam proses pencalonan anggota di Parlemen. Mengingat saat ini KPK tengah menangani sejumlah kasus korupsi yang melibatkan banyak anggota DPR juga DPRD. 

"Ada 146 anggota DPRD dan kemungkinan bertambah jika dilengkapi bukti yang cukup, dan ada 70 anggota DPR. Dengan fenomena itu tentu saja harapan ke depan parlemen kita bisa lebih bersih sehingga bisa disaring lebih awal," kata Febri.

Diketahui bahwa MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan pasal 60 huruf j peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD.

Baca juga: Wiranto Desak MA Segera Putuskan Hasil JR PKPU Soal Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Aturan itu melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif dalam pemilu 2019. 

Aturan itu dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Peraturan KPU itu juga dirasa bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More