Forgot Password Register

Menghilang dari Peredaran, Mantan Bupati Tulungagung Jadi Buruan KPK

Gedung KPK. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi) Gedung KPK. (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan, mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sampai saat ini belum menyerahkan diri.

Untuk diketahui, Syahri dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar bersama empat orang lainnya telah diumumkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar Tahun Anggaran 2018.

"Sampai saat ini, (mantan) Bupati Tulungagung belum datang menyerahkan diri ke kantor KPK. Jika ada niat untuk menyerahkan diri, silakan datang ke KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (9/6/2018).

Baca juga: Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung Tersandung Kasus, Ini yang Dilakukan PDIP

Menurut Febri, klarifikasi dan bantahan dari Syahri akan lebih baik disampaikan langsung ke penyidik. KPK pun mengimbau agar Syahri menyerahkan diri karena hal tersebut juga telah disampaikan oleh pimpinan partai dari Syahri, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Kami sampaikan juga terima kasih karena ada beberapa pernyataan dari pimpinan partai untuk mengimbau agar tersangka menyerahkan diri. Saya harap itu bisa didengar oleh pihak-pihak lain, khususnya satu tersangka lagi yang belum menyerahkan diri sampai saat ini," ucap Febri.

Untuk perkara di Tulungagung diduga sebagai penerima, yakni Syahri Mulyo, Sutrisno, dan Agung Prayitno. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Susilo Prabowo.

Baca juga: KPK Lakukan OTT di Jatim, 5 Orang dan Uang Sekitar Rp2 M Diamankan

Diduga pemberian oleh Susilo Prabowo kepada mantan Bupati Tulungagung melalui Agung Prayitno sebesar Rp1 miliar terkait "fee" proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Pemberian tersebut adalah pemberikan ketiga di mana sebelumnya mantan Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp1 miliar.ana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More