Pantau.com - Pemimpin Eksekutif Pemerintah Hong Kong Carrie Law mengatakan bahwa dirinya tidak berencana untuk menarik kebijakan kontroversial yakni ekstradisi ke daratan China yang memungkinkan tersangka dikirim di China Daratan untuk menghadapi pengadilan.
Hal itu diungkapkan sehari setelah ratusan demonstran turun ke jalan menentang usulan tersebut.
"Ini adalah bagian yang sangat penting dari perundang-undangan yang akan membantu untuk menegakkan keadilan dan juga memastikan bahwa Hong Kong akan memenuhi kewajiban internasional dalam hal lintas batas dan kejahatan internasional," kata Kepala Eksekutif Carrie Lam dikutip oleh AFP.
Baca juga: China Keluarkan Larangan Perjalanan ke AS Bagi Warganya, Sentimen?
Wilayah Hong Kong, yang menjalankan otonomi yang signifikan di China kecuali untuk kebijakan luar negeri dan pertahanan, tidak memiliki sistem hukum yang sama seperti daratan China.
Meski demikian, Kepala Eksekutif Hong Kong, yang diyakini memiliki sikap pro-Beijing, memperkirakan bahwa amandemen tentang ektradisi hukum memungkinkan wilayah otonom menyerahkan tersangka ke negara, yang sebelumnya tidak memiliki perjanjian ekstradisi termasuk daratan China, seperti dilansir Sputnik, Senin (10/6/2019).
Lebih dari satu juta orang turun ke jalan untuk memprotes amademen, yang jika disetujui akan mengizinkan transfer buronan ke yuridiksi Hong Kong yang sebelumnya tidak memiliki perjanjian, menurut penyelenggara aksi tersebut, dikutip South China Morning Post pada Minggu, 9 Juni 2019.
Baca juga: Putin Malah Dukung China dan Sindir Kebijakan AS Kekang Huawei
Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan hanya 240.000 orang yang mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa di Hong Kong.
"Ia harus menarik rancangan peraturan itu dan meletakkan jabatan," kata anggota senior Partai Demokrat James To kepada massa di markas pemerintah dan Parlemen kota tersebut pada Minggu malam, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Protes tersebut berubah menjadi kerusuhan pada Senin dini hari waktu setempat, saat beberapa ratus ribu pemrotes bentrok dengan polisi dalam jumlah yang sama di luar gedung Parlemen.
- Penulis :
- Noor Pratiwi
