Forgot Password Register

PAN Nilai Wacana Angket PKPU Caleg Berlebihan

Ketum PAN Zulkifli Hasan (Foto: Pantau.com / Bagaskara Isdiansyah) Ketum PAN Zulkifli Hasan (Foto: Pantau.com / Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai wacana DPR menggulirkan Hak Angket terkait polemik KPU menerbitkan PKPU soal larangan mantan narapidana menjadi calon legislatif (caleg) terlalu berlebihan.

"Berlebihan kalo harus angket, pansus, macem-macem. PKPU kan sudah. Itu kan melarang narapidana menjadi calon. Nah saya kira pansus, angket berlebihan itu. Sama juga menurut saya mengada-ngada. Kita hormati saja KPU. Sudahlah jadi kan itu," ucap Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Meski demikian, Zulkifli mengatakan, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut hingga saat ini belum diundangkan oleh kementerian Hukum dan HAM (Menkumham). Ia mengimbau jika nantinya calon legislatif yang mendaftar ditolak oleh KPU, calon tersebut bisa memprosesnya ke Bawaslu.

"Sekarang memang kalau orang sudah menilai terpidana berat, lama, kemudian dipaksakan untuk menjadi caleg saya kira nanti publik akan menilai partai ini pro pemberantasan korupsi atau tidak," tuturnya.

Baca juga: Ketua DPR Minta KPU Kembali ke Jalan yang Benar

Pria yang akrab disapa Zulhas itu pun mengakui bahwa beberapa waktu yang lalu dirinya sempat menolak PKPU soal larangan eks koruptor maju menjadi caleg.

"Waktu dulu saya menolak keras. Karena hukum itu ada putusan hakim, pengadilan, dan undang-undang. KPU sudah dia merasa hak dan nanti ada bawaslu. Tapi itu salah satu mencegah karena saya dengar banyak juga yang begitu mau didaftarkan," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana koruptor untuk maju menjadi calon legislatif. Namun keputusan KPU itu rupanya menuai polemik dari berbagai kalangan salah satunya dari DPR RI.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More