Pantau Flash
Sri Mulyani: RI Fokus Konsumsi Domestik Meski Perlambatan Ekonomi Global
Vicky Nitinegoro Ditangkap, Polisi Periksa Liquid Vape Terkait Narkoba
Kapolri Sebut Pelarangan Demonstrasi Agar Negara Tak Kecolongan
4 Hari Lagi, Yahoo Tutup Layanan Group dan Seluruh Konten
Akses Keluar Tol Slipi Arah Gatot Subroto Ditutup karena Isu Demo

Pemerintah Akan Definisikan Ulang Kawasan Metropolitan di 10 Kota Besar

Pemerintah Akan Definisikan Ulang Kawasan Metropolitan di 10 Kota Besar Warga beraktivitas di antara kendaraan yang melaju di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/6/2019). (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Pantau.com - Pemerintah sedang melakukan pendataan dan pengkajian untuk mendefinisikan ulang wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan, terutama yang berada di pusat ibu kota dan berbagai daerah lain di Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, akan ada 10 kota yang menjadi target definisi ulang kawasan metropolitan tersebut yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Manado, dan Makassar.

“Itu akan menjadi 10 yang pertama karena kita sudah identifikasi di 10 daerah tersebut metropolitan areanya sudah mulai lebar,” katanya di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Siap-siap, Rekrutmen CPNS 2019 Diumumkan Pekan ke-4 Oktober

Ia mengatakan bahwa definisi dari wilayah metropolitan sangat dinamis seperti wilayah metropolitan Jakarta yang sekarang tidak hanya mencakup Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melainkan sudah melebar hingga Cipanas di Selatan, Serang di Barat, dan Cikarang di Timur.

Rencananya, definisi ulang atau redefinisi itu akan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri yang dimulai pada 2020 dengan melihat data pergerakan penduduk yang berada di luar kota inti, menuju kota inti pada setiap harinya sehingga bisa diidentifikasi wilayah yang masuk dalam cakupan kota metropolitan.

Bambang menjelaskan caranya yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan masyarakat dalam tiap harinya seperti internet dan handphone sehingga bisa diketahui pergerakan dari orang tersebut.

“Dari HP, nomornya nanti ketahuan berapa banyak (pergerakan masyarakat yang beraktivitas di kota inti). Misalnya kalau banyak di Karawang tapi Cikarang sedikit, berarti baru sampai Cikarang, tapi kalau Karawang juga banyak itu artinya memang sudah masuk metropolitan. Itu nanti kelihatan dari big data tadi,” jelasnya.

Baca juga: Tak Hanya di Indonesia, PNS di Australia Juga Dicap 'Makan' Uang Rakyat

Ia menyebutkan bahwa pendefinisian ulang tersebut tidak akan mengubah tatanan pemerintahan daerah, tetapi untuk mempermudah kerja sama antar daerah di wilayah tersebut sehingga pembangunan di wilayah itu juga dapat lebih terintegrasi. "Jakarta metropolitan area sangat lebih besar dari yang kita pikirkan karena itu harus didefinisikan dengan tepat yaitu dengan data. Jadi Bappenas dan BPS akan menciptakan data seperti yang saya pelajari saat berkuliah di Amerika, metropolitan statistical area,” katanya.

Menurutnya, selama ini pembangunan fasilitas publik di wilayah metropolitan masih belum terintegrasi seperti pembangunan MRT yang hanya sampai Lebak Bulus karena beberapa langkah dari lokasi itu sudah masuk ke dalam wilayah Tangerang Selatan.

"Artinya setiap sen dari dana Jakarta tidak bisa digunakan untuk membangun area lain karena Tangerang Selatan bukan tanggung jawab Jakarta,” ujarnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Kontributor - TIH
Category
Ekonomi

Berita Terkait: