Forgot Password Register

Headlines

Penuhi Panggilan KPK, Ahmad Heryawan Tegaskan Belum Terima Surat Panggilan Pemeriksaan

Penuhi Panggilan KPK, Ahmad Heryawan Tegaskan Belum Terima Surat Panggilan Pemeriksaan Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Foto:Pantau.com/ Lilis Varwati)

Pantau.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan penuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta di Cikarang. Aher, sapaan Ahmad Heryawan, tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB diantar mobil pribadinya.

Aher mengaku dirinya memang mendapat surat panggilan dari KPK.

"Hari ini saya datang untuk memberikan, menjelaskan ya kasus Meikarta itu. Ada dua surat yang dilayangkan kepada saya," katanya kepada wartawan, Rabu (9/01/2019).

Baca juga: Mangkir Dua Kali dari Panggilan, KPK Minta Ahmad Heryawan Tunjukkan Iktikad Baik

Menurut Aher ada dua surat yang dilayangkan KPK. Surat pertama pada 18 Desember 2018 diantar ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Namun antara alamat surat dengan isi yang dituju berbeda.

"Jadi amplop suratnya ditujukan ke saya tapi isi suratnya bukan untuk saya. Maka itu tanggal 19 Desember saya balikin lagi. Itu surat pertama," jelasnya.

Sebelumnya, KPK memang menjadwalkan pemeriksaan Aher pada 20 Desember 2018. Namun Aher tidak memenuhi panggilan KPK tanpa memberikan alasan. KPK kemudian melakukan panggilan ulang pada Senin, 7 Januari 2019. Lagi-lagi Aher mangkir tanpa alasan.

Menurut Aher, surat panggilan kedua dari KPK masih diantar ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Sehingga proses pengantaran dari rumah Gubernur ke rumah pribadinya agak terhambat. Ia mengaku sampai kemarin belum menerima surat panggilan KPK.

"Oleh karena itu saya tidak datang. Nah kemudian kemarin alhamdulilah saya komunikasi dengan pihak KPK melalui call center. Saya diterima oleh pak Taufik sebagai salah satu penyidik. Kemudian saya ceritakan persoalannya baik surat kesatu maupun surat kedua. Kemudian dia katakan bahwa bisa saja datang ke KPK tanpa surat panggilan lagi," tuturnya.

Aher diduga terlibat dalam pembahasan pengurusan izin proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nama Aher terdapat dalam dakwaan terdakwa Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group, dan tiga terdakwa lainnya.

Aher disebut mengeluarkan keputusan nomor 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam kasus ini proyek Meikarta ini, KPK telah menetapkan status tersangka kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin juga Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Bekasi Neneng Rahmi. Selain itu juga Kabid Dinas Damkar Sahat MBJ Nahar, Kadis PUPR Jamaluddin, dan Kadis Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PPT) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Ahmad Heryawan Tak Hadiri Panggilan KPK

Sementara dari pihak swasta, PT Lippo Group sebagai induk perusahaan dari PT Mahkota Sentosa Utama selaku kontraktor proyek Meikarta, sedikitnya ada empat orang yang menjadi 'pasien' KPK. Di antaranya Direktur operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jansen, dan dua orang konsultan Lippo Group Taryudi juga Fitra Djaja Purnama.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More