Pantau Flash
BI Prediksi Turis Muslim Akan Capai 158 Juta Orang Tahun Depan
Utang Luar Negeri Indonesia Menjadi 395,6 Miliar Dolar AS
Tol Terpeka Digratiskan Selama Sebulan
Tol Terpeka Diklaim Jadi Jalur Produktif Pulau Sumatera-Jawa
Rupiah Menguat 20 Poin, Kini di Angka Rp14.058-14.120

Sanksi Tunggak BPJS Tak Bisa Perpanjangan SIM, Jawaban Puan Mencengangkan!

Headline
Sanksi Tunggak BPJS Tak Bisa Perpanjangan SIM, Jawaban Puan Mencengangkan! Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Antara)

Pantau.com - Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara menanggapi wacana aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan perpanjangan SIM, pembuatan paspor, IMB dan lainnya.

Puan mengungkapkan, bahwa aturan atau sanksi tersebut itu adalah wacana yang ia juga sempat ajukan ketika menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Menko PMK).

Baca Juga: Nunggak BPJS Kesehatan? Perpanjang SIM dan STNK akan Dipersulit

"Itu waktu kemarin sebelum saya jadi ketua DPR sanksi tersebut menjadi sebuah usulan atau wacana yang kemudian kita usulkan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Wacana sanksi tersebut, kata dia, agar kemudian peserta BPJS tak hanya memanfaat kan jaminan saat dirinya sedang dalam kondisi sakit saja. Sehingga menurutnya adanya sanksi tersebut agar menjadi sebuah komitmen para peserta BPJS terus membayar iuran.

"Kan diperlukan komitmen untuk membayar iuaran secara rutin. Jadi hal tersebut belum ada keputusannya," ungkapnya.

Ketika disinggung adanya keberatan dari masyarakat terkait dengan adanya kenaikan iuran BPJS, Puan menjawab yang terpenting bahwa saat ini negara tetap menanggung Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Yang kelas I kelas II ini kan kenaikannya sebagian besar dari mereka itu untuk bisa menjaga kesehatannya secara preventif, ya saya rasa dimanapun namanya fasilitas kesehatan itu gak ada yang seperti kita lakukan waktu dulu, melihat iurannya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan perpanjangan SIM, pembuatan paspor, IMB dan lainnya.

Baca Juga: Wamenkeu: Pemerintah Sudah Tanggung 73,63 Persen Kenaikan Iuran BPJS

Direktur Utama BPJS Kesehatan  Fahmi Idris mengatakan, sanksi layanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). "Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi, karena itu bukan wewenangnya BPJS," kata Fachmi.

Dengan regulasi melalui instruksi presiden ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.

Sehingga apabila ada seseorang yang ingin mengakses layanan publik seperti memperpanjang SIM namun masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.

Tim Pantau
Editor
Bagaskara Isdiansyah
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: