Pantau Flash
Penerimaan Bea Keluar Nikel Ekspor Melonjak Akibat Larangan Ekspor
13 Aliran Kepercayaan Sesat Tumbuh di Bekasi
PSSI Tak Tahu Keberadaan Simon McMenemy saat Ini
DPR RI pada BI: Jangan Sampai Penggunaan Uang Digital Jadi Money Creation
Timnas U-22 Indonesia Ditahan Iran 1-1

Soal Penundaan RKUHP, Dasco: Jokowi Sejalan dengan Gerindra

Soal Penundaan RKUHP, Dasco: Jokowi Sejalan dengan Gerindra Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Wakil ketua Fraksi partai Gerindra di DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik langkah Presiden RI Joko Widodo yang meminta DPR menunda pengesahan Racangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). 

Dasco sesumbar sebelum adanya kebijakan presiden untuk menunda pengesahan RKUHP ke periode 2019-2024, Gerindra lebih dulu menggaungkan agar RKUHP ini ditunda pengesahannya di DPR.

Baca Juga: Jokowi: Pengesahan RUU KUHP Agar Ditunda

"Sehingga ketika presiden melakukan konferensi pers untuk meminta penundaan pengesahan, gerindra menyambut baik karena kami lebih dulu sebenarnya berupaya agar ruu KUHP yang kontroversial itu tidak segera diundangkan dalam pembahasan tingkat II," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (20/9/2019).

Menurutnya, fraksi Gerindra di DPR kerap kali dalam pembahasan tingkat II  selalu memperjuangkan beberapa pasal yang dianggap kontroversial.

"Hal itu yang menyebabkan pembahasan RUU KUHP menjadi agak lama dan tertunda karena kami mendengarkan aspirasi daripada Konstituen dari partai gerindra, mahasiswa dan ibu-ibu yang selama ini terus memberikan masukan pada fraksi Gerindra terkait RUU KUHP," ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia menegaskan, bahwa keputusan yang diambil presiden sudah sejalan dengan Partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

"Karena itu sekali lagi hal yang disampaikan oleh presiden itu sejalan dengan keinginan Gerindra yang dri awal memang akan mempertinbangkan untuk meminta penundaan pengundang-undangan RUU KUHP tersebut," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP agar ditunda oleh DPR RI. Menurutnya, masukan dari seluruh kalangan layak didengarkan.

"Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara saksama. Saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Baca Juga: Dewan Pers Beri Warning Soal RKUHP: Jangan Sampai Ganggu Kemerdekaan Pers!

"Saya telah perintahkan Menkum HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI yaitu pengesahan RUU KUHP agar ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini," tuturnya.

Jokowi meminta, agar pembahasan soal RKUHP dapat dilakukan anggota dewan periode selanjutnya. Mantan Wali Kota Solo ini juga berpesan agar DPR dapat menerima hal ini.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: