Pantau Flash
KPK Geledah Kantor Dinas PU Medan
Sainsbury Akan Stop Berjualan Kembang Api
Timnas Panahan 'Downgrade' Target Medali di SEA Games 2019
Pertumbuhan Ekonomi China di Kuartal ke-3 Meleset dari Ekspektasi
Kementan Dorong Penambahan Satu Juta Petani Milenials

Sri Mulyani Minta Data Warga Diperbaiki, Kebut Proses Kenaikan Iuran BPJS?

Headline
Sri Mulyani Minta Data Warga Diperbaiki, Kebut Proses Kenaikan Iuran BPJS? Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong para stakeholders di bidang kesehatan untuk memanfaatkan teknologi di era industi 4.0 secara optimal bagi peningkatan kesehatan masyarakat

Sri Mulyani menekankan perlunya kolaborasi seluruh stakeholders dan perbaikan data sehingga alokasi dana dapat digunakan lebih tepat sasaran.

Hal ini disampaikannya pada acara The 3rd Faculty of Public Health Universitas Indonesia (UI) Science Festival 2019 dengan tema “Public Health Challenges Towards Disruptive Technology Era” di Gedung A, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UI, Depok, Jawa Barat, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Iuran BPJS Naik 65 Persen untuk Kelas III, Lainnya Tetap 100 Persen

"Peran digital teknologi dalam membantu pemerintah dalam mendesain sistem kesehatan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah (antara lain) identifikasi para peserta (masyarakat). Tidak hanya identifikasi nama, tanggal lahir, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, alamat tiap individu, tetapi seharusnya teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data individu yang menyeluruh termasuk rekam medis-nya," ujarnya.

Lebih mengidentifikasi (sekitar) 267 juta (kondisi rekam medis) populasi masyarakat Indonesia maka Pemerintah akan mampu mengidentifikasi kebutuhan, alokasi dana dan kebutuhan premi yang tepat dari tiap individu (sesuai risiko dan kebutuhannya).

Baca juga: Kemenkeu Beberkan Pentingnya Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan

Belakangan ini, kenaikan premi dana BPJS seringkali dikritik beberapa pihak yang menyatakan bahwa kenaikan tersebut membebani masyarakat miskin. Namun Menkeu membantah hal tersebut karena kenaikan premi tidak menyasar masyarakat miskin karena negara yang menanggung masyarakat miskin tersebut.

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek dalam pidato sebelumnya, menegaskan bahwa belum tersedianya data yang menyeluruh dan terpercaya masih merupakan salah satu masalah mendasar yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. 

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: