Forgot Password Register

Status Fintech yang Dibatalkan OJK Bisa Diajukan Kembali, Syaratnya?

Status Fintech yang Dibatalkan OJK Bisa Diajukan Kembali, Syaratnya? Ilustrasi (Pixabay)

Pantau.com - Otoritas Jasa Keuangan sejak Juli hingga Agustus lalu telah membatalkan status terdaftar lima perusahaan fintech, yakni PT Relasi Perdana Indonesia (Relasi), PT Tunaiku Fintech Indonesia (Tunaiku), PT Dynamic Credit (Dynamic Credit), PT Progo Puncak Group (Pinjawinwin), dan PT Karapoto Finansial (Karapoto).

Kendati demikian, Direktur Humas OJK, A. Hari Tanggung Wibowo mengatakan perusahaan yang telah dibatalkan status terdaftarnya masih bisa mengajukan kembali asalkan bukan disebabkan pelanggaran kejahatan.

"Mestinya kalau bukan karena kejahatan (bisa). Kalau kejahatan kan pasti masuk blacklist enggak serta merta yang dapat blacklist bisa dapat izin lagi, tapi kalau bukan karena blacklist bisa aja," ujarnya dalam diskusi yang digelar bdi Fintech Center 'Infinity' OJK, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Waspada Sobat Pantau! Ada 182 Jasa Utang Online Tak Terdaftar Dihentikan OJK

Untuk daftar yang sudah masuk dalam balcklist menurutnya, OJK akan lebih waspada saat memproses perizinannya. Hal tersebut dinilainya untuk menjamin perlindungan konsumen. 

"Karena yang namanya kejahatan kan misalnya fraud atau melarikan dana nasabah/salah satu direksi masuk ke tempat lain. Ini hal yang harus kita waspadai, jangan sampai dia mendapat kesempatan sama di tempat lain," kata dia. 

Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) kembali menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending atau 'jasa utang online' namun tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK. 

Baca juga: Duh! OJK Ungkap Investasi Emas 'Bodong' di Fintech, Begini Aksinya

"Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) tanpa izin OJK sesuai POJK 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing, saat jumpa pers di Gedung OJK, Jl. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).

Jumlah ini menambah daftar panjang, peer to peer lending tidak berijin. Sehingga, total entitas yang sudah ditindak Satgas Waspada Investasi menjadi 407 entitas, setelah pada temuan sebelumnya Satgas menemukan 227 entitas peer to peer lending yang beroperasi tanpa izin OJK. 


Share :
Komentar :

Terkait

Read More