Pantau.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mengatakan, hubungan utang dengan pembangunan infrastruktur relatif kecil. Menurutnya pembangunan infrastruktur saat ini lebih banyak dibiayai oleh utang BUMN yang tidak masuk dalam data utang pemerintah.
"Yang paling penting ternyata terbukti sekali tidak benar apa yang dikatakan (Darmin) 'Tak utang pembangunan infrastruktur lambat'. Terbukti bahwa utang itu relatif kecil hubungannya dengan pembangunan infrastruktur karena pembangunan infrastruktur yang berutang bukan APBN tapi BUMN itu," ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Ia mengatakan, proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah lebih banyak dibiayai utang perusahaan yang memegang proyek. Menurutnya, utang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan lain seperti belanja pegawai.
Baca juga: Pengamat Soal Utang Indonesia yang Membengkak: Jangan Bercita-cita Melunasinya
"LRT kan pake APBN cuma Rp1,6 triliun, selebihnya disuruh Adhi karya yang cari. Jalan Tol Sumatera yang disuruh berutang adalah Utama Karya, pembangunan transmisi listrik, dulu di APBN sekarang PLN yang suruh bangun," katanya.
"Jadi pembangunan infrastruktur itu makin banyak dibiayai oleh BUMN yang tidak masuk kategori utang yang kita bicarakan. Jadi terbukti bahwa utang digunakan untuk meningkatkan pos-pos lain termasuk belanja pegawai," imbuhnya.
Baca juga: Menko Darmin Sebut Isu Utang Luar Negeri Indonesia Dipolitisasi
Faisal menambahkan, saat zaman orde baru, seluruh utang digunakan oleh pembangunan namun saat ini utang dapat digunakan untuk pembiayaan hal-hal lain.
"Ini bukan zaman orde baru lagi. Kalau zaman orde baru bahkan seluruh utang dipakai pembangunan, sekarang utang dipakai umum atau generik, jadi pengeluaran dikurangi pendapatan selisihnya keluarkan SBN. Kalau dulu, penerima dalam negeri dibandingkan dengan pengeluaran rutin, maupun pembangunan defisit, nggak ada namanya penerimaan pembangunan, penerimaan yang berasal seluruhnya dari utang dan utang itu seluruhnya membiayai pembangunan. Jadi nggak bener nih. Sorry Pak Darmin," tuturnya.
- Penulis :
- Widji Ananta
