Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya secara berimbang untuk mendukung pengembangan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan melindungi konsumen. Demikian ditegaskan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari.
Hal tersebut dilakukan seiring adanya Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang memperkuat perlindungan konsumen PUJK.
"Jadi, para PUJK jangan khawatir dengan penguatan perlindungan konsumen, karena semua ketentuan yang ada dalam perlindungan konsumen sebetulnya untuk melindungi PUJK juga," ujar Friderica dalam webinar Smart Financial Wisdom di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Adapun selama ini, peraturan OJK cenderung hanya mengatur PUJK seperti perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank (IKNB), dan lain-lain. Namun perlindungan konsumen di sektor keuangan belum diatur lebih detail seperti saat ini.
Dari sisi perlindungan kepada konsumen, ia menyebutkan pihaknya semakin melihat kasus per kasus melalui pengaduan dalam Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), terutama sejak diperkuatnya perlindungan konsumen dalam POJK 6/2022.
Konsumen bisa melaporkan jika terdapat sengketa atau ketidaksepahaman saat memiliki produk perbankan, asuransi, dan lain-lain dalam portal tersebut, yang kemudian akan langsung terhubung dengan PUJK yang bersangkutan.
Dalam portal tersebut, OJK juga akan memantau pengaduan konsumen dan respons PUJK. Adapun PUJK wajib merespons pengaduan dalam 20 hari kerja setelah konsumen memasukkan pengaduan.
Jika PUJK memang bersalah, Otoritas akan memerintahkan PUJK untuk melakukan tindakan atau mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.
Sementara dari sisi PUJK, Friderica menuturkan OJK tidak akan membiarkan jika ada konsumen yang membuat aduan palsu atau hanya menjebak PUJK.
"Kami tidak akan entertain kalau ada konsumen yang nakal, kami akan lihat latar belakang konsumen tersebut saat pengaduan," imbuh dia.
Hal tersebut dilakukan seiring adanya Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang memperkuat perlindungan konsumen PUJK.
"Jadi, para PUJK jangan khawatir dengan penguatan perlindungan konsumen, karena semua ketentuan yang ada dalam perlindungan konsumen sebetulnya untuk melindungi PUJK juga," ujar Friderica dalam webinar Smart Financial Wisdom di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Adapun selama ini, peraturan OJK cenderung hanya mengatur PUJK seperti perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank (IKNB), dan lain-lain. Namun perlindungan konsumen di sektor keuangan belum diatur lebih detail seperti saat ini.
Dari sisi perlindungan kepada konsumen, ia menyebutkan pihaknya semakin melihat kasus per kasus melalui pengaduan dalam Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), terutama sejak diperkuatnya perlindungan konsumen dalam POJK 6/2022.
Konsumen bisa melaporkan jika terdapat sengketa atau ketidaksepahaman saat memiliki produk perbankan, asuransi, dan lain-lain dalam portal tersebut, yang kemudian akan langsung terhubung dengan PUJK yang bersangkutan.
Dalam portal tersebut, OJK juga akan memantau pengaduan konsumen dan respons PUJK. Adapun PUJK wajib merespons pengaduan dalam 20 hari kerja setelah konsumen memasukkan pengaduan.
Jika PUJK memang bersalah, Otoritas akan memerintahkan PUJK untuk melakukan tindakan atau mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.
Sementara dari sisi PUJK, Friderica menuturkan OJK tidak akan membiarkan jika ada konsumen yang membuat aduan palsu atau hanya menjebak PUJK.
"Kami tidak akan entertain kalau ada konsumen yang nakal, kami akan lihat latar belakang konsumen tersebut saat pengaduan," imbuh dia.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
