Pantau - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan KTP petani di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dapat digunakan sebagai alat mempermudah pengambilan pupuk subsidi.
Regulasi ini, lanjutnya, merupakan bentuk perhatian serius pemerintah pusat terhadap produksi dan nasib petani agar mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraannya.
"Cara mengambil pupuknya tidak usah macam-macam dan jangan ada yang mempersulit. Cukup hanya menggunakan KTP bapak ibu sudah bisa ambil pupuk subsidi," ujar Mentan di Lapangan Pancasila, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/2/2024).
Namun, Amran mengingatkan agar para pengecer dan distributor tidak mempermainkan jual beli pupuk yang telah disubsidi pemerintah.
Jika terbukti berbuat curang, ia mengaku tak segan-segan untuk mencabut izin usaha bahkan menggiringnya pada proses hukum pidana.
"Para pengecer tolong jangan mempersulit, kalau ada yang mempersulit saya cabut izinnya. Sekali lagi, kalau ada pengecer yang macam-macam saya ikuti dibelakangnya. Semua distributor yang memainkan nasib petani saya akan cabut," katanya.
Amran juga mengancam para pejabat Kementan yang tidak serius mengawasi jalanya pendistribusian pupuk subsidi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, ancaman tersebut bukan sekedar ancaman biasa karena Amran pernah mencopot beberapa pejabatnya beberapa tahun lalu.
"Kalau bapak gagal mengawasi distributor dan memainkan petani, maka jabatan Bapak taruhannya. Bapak ibu dengar baik-baik, waktu saya ditakdirkan menteri 5 tahun, ada 1500 yang aku copot dan ada 700 yang aku kirim ke penjara," katanya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui penambahan anggaran pupuk subsidi sebesar 14 triliun untuk memenuhi kuota pupuk bagi jalanya produksi di musim tanam 2024.
Ia berharap, penambahan ini mampu menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat yang mencapai swasembada dan menekan angka impor.
Amran mengatakan, sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam memperkokoh ketahanan negara. Tanpa makanan, negara akan mengarah pada konflik dan kehancuran.
Maka dari itu, ia berharap semua pihak terlibat langsung pada jalanya pembangunan pertanian nasional.
“Ingat, pangan itu identik dengan ketahanan negara, jadi kalau pangan bermasalah negara bermasalah. Artinya negara yang bergerak di sektor pertanian itu adalah pahlawan yang sesungguhnya,” ujar Amran.
"Kalau krisis pangan di Indonesia tidak bisa ditangani dengan baik, maka yang terjadi adalah negara kelaparan. Kita harus antisipasi karena sekarang ada 44 negara yang terancam kelaparan," lanjutnya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo Asrul Sani, mengatakan bahwa wilayahnya merupakan kota kecil yang memiliki potensi pertanian luar biasa.
Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi di Palopo yang mencapai 5,83 persen dan didominasi sektor pertanian sebesar 17 persen.
Di Kota Palopo, kata dia, potensi lahan pertanian mencapai 10.468 hektar yang tersebar di 9 kecamatan dengan rincian sawah 1676 hektar, lahan jagung 800 hektar, perkebunan 5129 hektar dan lahan holtikultura 2862 hektar.
Adapun total realisasi panen atau produksi padi dari tahun 2021 hingga 2003 mencapai 19.000 ton per tahun sementara jagung m mencapai 4.500 ton per tahun.
"Karena itu kami sampaikan terimakasih kepada bapak menteri yang sudah memberikan bantuan perencanaan kelapa 100 hektar dengan 110.000 batang kemudian solar dryer 5 unit, benih padi hibrida 1000 hektar, kambing 50 ekor dan ayam 3000 ekor," katanya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
