Pantau.com - Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penjelasan penundaan kenaikan BBM. Rapat ini digelar untuk meminta penjelasan Menteri ESDM terkait rencana kenaikkan harga BBM jenis premium yang kemudian dibatalkan.
Namun baru saja dibuka sudah mendapatkan interupsi dari beberapa anggota. Pasalnya batalnya kenaikkan BBM jenis premium dinilai sudah tepat sehingga tidak perlu lagi ada penjelasan.
Baca juga: Jonan: 98 Persen Warga Indonesia Nikmati Listrik, Ini Lampaui Target
Salah satunya Adian Yunus Tidak Napitupulu, anggota Komisi VII fraksi PDIP yang meminta agar rapat dihentikan dan dilanjutkan pada agenda selanjutnya.
"Rapat ini tidak bisa menjadi forum untuk memuaskan keinginan tahunan, kalau tidak ada kerugian ngapain kita bahas, apakah ada implikasi untuk rakyat, negara, bangsa untuk apa kita buang waktu, untuk itu kita lanjutkan saja agenda selanjutnya," ujarnya saat interupsi usai agenda dibuka di ruang rapat komisi VII, DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Anggota komisi VII lainnya dari fraksi Gerindra, Ramson Siagian mengatakan agenda rapat sudah diputuskan sehingga harus dilaksanakan sesuai mekanismenya.
"Sudah ada undangan resmi, dalam konteks pengawasan ini keputusan rapat diputuskan ada mekanisme tata tertibnya," katanya.
Baca juga: Ada Dana Rp26 Triliun untuk Tingkatkan Produksi Migas Nasional
Anggota Komisi VII Fraksi Hanura, Mukhtar Tompo mengatakan keputusan pembatalan Kenaikkan harga BBM jenis premium sudah tepat sehingga lebih baik melanjutkan pada agenda selanjutnya.
"Dilema pemerintahan adalah subsidi beban negara vs subsidi kemanusiaan. Lebih baik kita lanjut ke agenda lain dan kalau ingin membahas masalah ini mending kita buat rapat tersendiri," katanya.
Karena interupsi terus terjadi akhirnya rapat diputuskan untuk di-skors 5 menit untuk memutuskan agenda akan langsung dilanjutkan atau dilakukan voting terlebih dahulu.
- Penulis :
- Nani Suherni
