Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Eddy mengaku menyambut baik wacana tersebut, tetapi menekankan pentingnya komunikasi yang jelas untuk memastikan bahwa masyarakat yang berhak menerima subsidi tidak merasa cemas.
“Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi," kata Eddy, dikutip Selasa (16/7/2024).
Eddy menyampaikan, telah sejak tiga tahun lalu Komisi VII DPR mendorong wacana tersebut karena penyaluran BBM bersubsidi selama ini dinilai kurang tepat.
Ia mengatakan, banyak masyarakat yang mampu justru menikmati subsidi yang seharusnya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Kami sudah menyuarakan agar subsidi BBM itu dievaluasi sejak tiga tahun lalu, karena 80 persen pengguna pertalite BBM bersubsidi itu masyarakat yang tidak berhak," bebernya.
Eddy menekankan, pemerintah harus satu suara saat mengeluarkan kebijakan tersebut agar tidak ada informasi simpang siur yang dapat membingungkan masyarakat.
Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa pembatasan ini tidak disalahartikan sebagai pengurangan volume BBM bersubsidi secara umum, melainkan hanya untuk kelompok yang tidak berhak.
“Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi,” ucapnya.
Eddy juga menyoroti bahwa kompensasi Jenis BBM Tertentu (JBT-Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP-Pertalite) tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp163 triliun, tetapi sebanyak 80 persen dari kuota subsidi tersebut malah digunakan oleh masyarakat mampu.
“Jika tidak dikelola secara ketat, pemerintah akan menanggung subsidi yang lebih besar lagi ke depannya, yang sayangnya tidak tepat sasaran,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
