Pantau - Komisi IV DPR RI menyoroti distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dianggap tidak tepat sasaran di kalangan nelayan.
Anggota Komisi IV DPR, Arif Rahman mengungkapkan, banyak nelayan kaya justru memanfaatkan BBM bersubsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil yang membutuhkan.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Rabu (6/11/2024), Arif mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
"Kontrol dari KKP harus ketat, karena banyak nelayan kaya yang juga membeli BBM bersubsidi. Ini mengakibatkan nelayan kecil yang benar-benar membutuhkan menjadi kesulitan mendapatkan BBM," ujar Arif.
Arif menekankan pentingnya kontrol terhadap pengusaha swasta yang menjual BBM bersubsidi kepada nelayan kaya.
Baca Juga: Anggota DPR Kritik Wacana Impor 2 Juta Sapi di Tengah Kesulitan Peternak Lokal
Ia mendesak Menteri Trenggono untuk bertindak tegas terhadap para pihak yang terlibat dalam praktik ini.
Senada dengan Arif, anggota Komisi IV DPR lainnya, Hanan A Rozak menekankan, distribusi BBM bersubsidi masih menjadi kendala bagi para nelayan kecil.
"Nelayan kecil masih banyak yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi yang seharusnya menjadi hak mereka," ujarnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Trenggono mengakui, memang ada oknum pengusaha swasta yang membeli BBM bersubsidi untuk dijual kepada nelayan kaya dengan harga lebih murah daripada harga komersial.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah mempersiapkan skema baru untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
"Kami sedang dalam proses pembahasan dengan Kementerian ESDM untuk merancang skema penyaluran BBM bersubsidi yang lebih terarah," jelasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
