Pantau - Komisi VI DPR RI menyoroti masuknya barang impor ilegal, terutama produk tekstil, yang dinilai menjadi penyebab utama kerugian industri lokal dan gelombang PHK.
Dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Rabu (20/11/2024), sejumlah anggota DPR mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah mengatasi persoalan tersebut.
Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, mempertanyakan kinerja Satgas Impor Ilegal yang dinilai tidak mampu menekan peredaran barang impor ilegal.
"Satgas ini berarti nggak efektif, Pak Menteri. Satgas belum dibubarkan, kan? Kalau masih ada banjir barang ilegal, terutama tekstil, apa sebenarnya kendala yang dihadapi Kemendag?" tanya Darmadi.
Anggota DPR lainnya, Firnando H. Ganinduto, mengungkapkan bahwa kondisi ini telah memukul industri tekstil, baik skala kecil maupun besar, terutama di Jawa Tengah.
Baca Juga: Harga Minyakita Melonjak, DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Oknum Nakal
Menurutnya, pabrik kecil mengalami penurunan penjualan akibat masuknya produk tekstil ilegal dengan harga jauh lebih murah.
"Sementara, perusahaan besar juga menghadapi kendala karena tarif masuk yang tinggi di Amerika dan Eropa. Ini menghambat ekspor mereka, sementara mereka juga tidak bisa bersaing di pasar China dan India," jelas Firnando.
Ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas memberantas impor ilegal sekaligus membuka negosiasi perdagangan dengan negara lain agar tarif masuk ekspor produk tekstil Indonesia dapat ditekan.
"Kalau perusahaan bangkrut, akan ada ratusan ribu karyawan yang kehilangan pekerjaan," tambahnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
