HOME  ⁄  Ekonomi

Mulai Februari 2025, Mekanisme ‘Reimburse’ Tak Lagi Dipakai dalam Program MBG

Oleh Ahmad Munjin
SHARE   :

Mulai Februari 2025, Mekanisme ‘Reimburse’ Tak Lagi Dipakai dalam Program MBG
Foto: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberi keterangan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Pantau - Anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan langsung didistribusikan ke rekening mitra. Karena itu, pada Februari 2025, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan itu di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Baca juga: Program MBG Presiden Prabowo Dukung Kesehatan Fisik dan Regenerasi Atlet Nasional

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Baca juga: Pemerintah Jamin Kecukupan Gizi Makan Bergizi Gratis Siswa SLB Setara Umum

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” imbuh Dadan.

Penulis :
Ahmad Munjin
Editor :
Ahmad Munjin